.webp)
Diperkirakan sekitar 4,5 juta orang telah dideportasi dari Amerika Serikat (AS) sejak 1996. Namun, hingga bulan ini, belum pernah ada satu pun kasus yang melibatkan Alien Terrorist Removal Court (ATRC), pengadilan khusus untuk deportasi warga asing yang dituduh terlibat terorisme.
Nazira Haji Zada, 47 tahun, asal Afganistan, tinggal di Texas dan memiliki izin tinggal tetap di AS. Menurut pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) yang dirilis Rabu (16/9), Zada kini telah kembali ke Afganistan setelah mengakui bahwa dirinya tergolong sebagai warga asing yang terlibat terorisme dan memilih tidak mengajukan banding atas keputusan deportasinya. Dengan demikian, status izin tinggal tetapnya di AS berakhir.
"Kasus bersejarah ini, yang berujung pada pemulangan segera warga asing yang terlibat terorisme tersebut ke negara asalnya, merupakan kemenangan bagi keamanan nasional dan supremasi hukum," kata Jaksa Agung AS Todd Blanche.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pengacara publik Zada, Matthew Farley dan Mary Manning Petras, sebelumnya mengatakan bahwa kasus tersebut "tidak seharusnya dipandang sebagai pengakuan atas legitimasi pengadilan ini."
ATRC dibentuk sebagai bagian dari serangkaian langkah antiterorisme setelah pengeboman Oklahoma City pada 1995. Pengadilan ini dirancang untuk menangani warga non-AS yang menghadapi tuduhan terkait terorisme, terutama ketika bukti dalam kasus tersebut bersifat rahasia atau berkaitan dengan keamanan nasional.
Mengapa ATRC sebelumnya tidak pernah digunakan?
Hiroshi Motomura, profesor hukum di University of California, Los Angeles (UCLA), mengatakan kepada DW bahwa pemerintahan Donald Trump tampaknya menggunakan ATRC sebagai instrumen terbaru dalam kebijakan deportasinya.
"Ini merupakan prosedur yang sangat rumit. Ada begitu banyak cara lain untuk mengeluarkan seseorang dari AS dengan menggunakan kata terorisme dalam konteks proses deportasi," katanya.
"Dari perspektif yang sangat praktis, tidak digunakannya pengadilan ini selama 30 tahun mencerminkan pandangan pemerintah bahwa 'kami tidak membutuhkan pengadilan ini karena pada dasarnya kami bisa mendeportasi orang tanpa menggunakannya.'"
Jaksa menuduh Zada sebagai "matriark" sebuah keluarga yang dua anggotanya, putranya, Abdullah Haji Zada, dan menantunya, Nasir Ahmad Tawhed, dinyatakan bersalah merencanakan penembakan massal pada hari pemilihan umum 2024. Awal tahun ini, Blanche menyebut keluarga tersebut sebagai "simpatisan ISIS".
Bagi Motomura, yang menulis sejumlah buku dan mengajar tentang imigrasi dan kewarganegaraan, salah satu perbedaan utama antara ATRC dan mekanisme deportasi biasa adalah bahwa terdakwa dalam proses ini tidak memiliki kesempatan untuk melihat bukti yang digunakan untuk melawan mereka. Dalam beberapa kasus, pengacara mereka mungkin dapat mengakses bukti tersebut.
Kerahasiaan melekat dalam mekanisme ATRC
"Saya berspekulasi, meskipun menurut saya spekulasi ini cukup beralasan, bahwa ini adalah seseorang yang terhadapnya pemerintah tidak dapat menggunakan tuduhan terorisme atau alasan lain tanpa pengungkapan bukti di pengadilan yang tidak mereka inginkan," kata Motomura.
Dalam pernyataan yang dirilis Rabu (16/9), DHS mengatakan telah memberikan Zada dan pengacaranya "setengah terabita dokumen", tetapi tidak mengungkapkan isi dokumen tersebut.
"Jadi, mereka lebih memilih menjalani prosedur yang lebih rumit dan mengungkapkannya secara tertutup kepada hakim, daripada membuatnya berpotensi menjadi lebih terbuka untuk publik," ujar Motomura. "Karena prosedur yang disediakan pengadilan ini memang mengharuskan adanya pengungkapan tertentu, tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan kerahasiaan."
ATRC terdiri atas lima hakim pengadilan federal tingkat pertama yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, yang diangkat oleh Presiden George W. Bush pada 2005.
Pemerintah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan menunjukkan adanya kemungkinan yang cukup beralasan (probable cause) bahwa seseorang memenuhi definisi "warga asing yang terlibat terorisme" berdasarkan hukum imigrasi. Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa penggunaan prosedur deportasi biasa dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Dalam kasus Zada, proses tersebut dilakukan pada Juli.
Setelah itu, digelar persidangan. Dalam proses tersebut, pemerintah hanya perlu membuktikan kasusnya berdasarkan "bukti yang lebih banyak atau lebih kuat" (preponderance of the evidence), yang merupakan standar pembuktian lebih rendah dibandingkan yang biasanya diterapkan dalam perkara semacam ini.
Keputusan Zada untuk meninggalkan AS tanpa menjalani persidangan membuat kemungkinan penggunaan ATRC oleh pemerintah di masa mendatang masih belum sepenuhnya jelas. Pasalnya, sebuah persoalan konstitusional yang berkaitan dengan pengadilan tersebut belum pernah diuji.
Persoalan due process dalam konstitusi belum terselesaikan
"Menyeret penduduk tetap yang sah ke pengadilan, tetapi menolak menunjukkan kepada mereka atau pengacara mereka bukti yang akan digunakan untuk melawan mereka, merupakan pelanggaran nyata terhadap due process. Kami yakin Alien Terrorist Removal Court akan dinyatakan inkonstitusional segera setelah seorang hakim diminta menangani persoalan tersebut," kata pengacara Zada dalam pernyataan kepada Washington Post.
Salah satu amendemen Konstitusi AS menyatakan bahwa negara tidak boleh "merampas kehidupan, kebebasan, atau harta benda seseorang tanpa proses hukum yang semestinya" (due process of law). Namun, belum jelas apakah ketentuan tersebut berlaku dalam kasus seperti yang dialami Zada. Menurut Motomura, ketidakjelasan ini dapat menjadi kendala bagi pemerintahan Trump.
"Saya yakin mereka kecewa. Saya tidak tahu pasti, tetapi saya tidak akan terkejut jika mereka kecewa karena kasus ini tidak pernah diuji di pengadilan terkait persoalan konstitusional. Sebab, hal itu akan memberi mereka kesempatan berbeda untuk membatasi hak-hak orang di Amerika Serikat berdasarkan Konstitusi AS," katanya.
Mengingat kebijakan "toleransi nol" pemerintahan Trump terhadap imigrasi, yang juga mencakup deportasi ke apa yang disebut "negara ketiga" yang tidak memiliki hubungan dengan orang yang dideportasi serta pengerahan besar-besaran agen Immigration and Customs Enforcement (ICE), tampaknya kasus lain akan kembali dibawa ke ATRC.
Jika itu terjadi, dampaknya terhadap sistem peradilan dapat signifikan.
"Saya rasa sangat sulit memahami situasi ini secara akurat tanpa melihatnya sebagai bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk membatasi akses ke pengadilan, akses terhadap bantuan hukum, serta akses terhadap bukti di berbagai bidang," kata Motomura.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
