Pemerintah Myanmar menolak permintaan agar utusan khusus ASEAN bertemu dengan mantan pemimpin sipil yang ditahan, Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar menjerumuskan negeri itu ke dalam perang saudara pada tahun 2021, ketika mereka melakukan kudeta yang menggulingkan peraih Nobel Perdamaian tersebut.
Setelah lima tahun pemerintahan militer, pemimpin kudeta Min Aung Hlaing tahun ini meletakkan jabatannya sebagai kepala angkatan bersenjata. Dia mengambil alih jabatan sebagai presiden setelah pemilihan umum yang sangat terbatas, yang tidak mengikutsertakan partai Suu Kyi.
Baca juga: Keluhan Myanmar Merasa Dikucilkan ASEAN |
Pada akhir April, ia mengumumkan bahwa Suu Kyi, yang kini berusia 81 tahun, akan dipindahkan ke tahanan rumah. Namun, para analis menganggap tindakan itu sebagai basa-basi yang dimaksudkan untuk mengubah citra pemerintahannya yang tak kenal ampun.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), lewat negara ketuanya, Filipina menyambut baik status tahanan rumah Suu Kyi tersebut, dan meminta "akses singkat" untuk utusan khusus Myanmar-nya. Namun, pemerintah Myanmar tak mengizinkannya.
"Aung San Suu Kyi telah diadili sesuai hukum dan sedang menjalani hukuman," kata juru bicara kantor kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/6/2026).
"Oleh karena itu, dia tidak diizinkan bertemu dengan perwakilan internasional," imbuhnya.
Suu Kyi telah menghilang dari pandangan publik dan sedang menjalani hukuman yang lama atas sejumlah dakwaan, yang oleh kelompok hak asasi manusia dianggap sebagai rekayasa.
(ita/ita)