Myanmar mengeluh dengan sikap ASEAN. Pemerintah Myanmar merasa dikucilkan oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut.
Dilansir AFP, Senin (11/5/206), keluhan tersebut disampaikan setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.
ASEAN yang beranggotakan 11 negara telah mengucilkan Myanmar dari KTT sejak militer negara itu menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan menahan tokoh demokrasi tersebut pada tahun 2021. Kudeta itu telah memicu perang sipil.
Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, junta Myanmar menggelar pemilu yang sangat terbatas dan mengecualikan partainya Suu Kyi bulan lalu. Pemilu tersebut berujung pemimpin junta, Min Aung Hlaing, mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sipil.
Dia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi militer Myanmar. Pada KTT ASEAN yang digelar di Filipina pekan lalu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengeluhkan bahwa tidak ada 'kemajuan apa pun di Myanmar'.
Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah pernyataan, mengklaim hal sebaliknya. Myanmar menyebut ada perkembangan positif dan telah diakui sebagian negara ASEAN.
"Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.
(haf/rfs)