.webp)
Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth pada Rabu (15/4). Mereka menuduh Hegseth melakukan "kejahatan dan pelanggaran berat", termasuk mengobarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS.
Pengajuan resolusi pemakzulan Hegseth itu, seperti dilansir AFP, Kamis (16/4/2026), dipimpin oleh anggota DPR AS, Yassamin Ansari, yang mewakili Partai Demokrat untuk negara bagian Arizona. Pengajuan ini memiliki peluang tipis untuk diloloskan karena DPR AS dikuasai oleh Partai Republik.
Pemakzulan merupakan proses di mana DPR AS mengajukan tuduhan terhadap seorang pejabat pemerintah atas dugaan pelanggaran, dengan pemecatan dari jabatan hanya dimungkinkan jika Senat AS menyatakan pejabat itu bersalah setelah persidangan digelar oleh Kongres.
"Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena melanggar sumpahnya, membahayakan personel-personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran," tulis Ansari dalam pernyataan via media sosial X.
"Hanya Kongres yang dapat mendeklarasikan perang; tindakannya menuntut pemecatan segera," tegasnya.
Perang di kawasan Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan menurunkan angka kepuasan publik terhadap Trump menjelang pemilu sela yang krusial pada November mendatang.
Pasal pemakzulan pertama yang diajukan Partai Demokrat menuduh Hegseth memulai konflik dengan Iran "tanpa deklarasi perang atau otorisasi hukum khusus dari Kongres" dan "dengan sengaja mengekspose personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada risiko cedera atau kematian yang substansial dan dapat diprediksi".
Pasal lainnya menyatakan Hegseth bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah Sekolah Dasar (SD) Iran pada 28 Februari -- hari ketika AS dan Israel mulai membombardir Iran -- yang menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk para siswa dan guru.
Laporan media terkemuka AS, New York Times (NYT), menyebutkan bahwa temuan awal investigasi militer AS menunjukkan rudal jelajah Tomahawk AS menghantam sekolah tersebut karena kesalahan penargetan.
Hegseth, menurut dokumen pemakzulan itu, telah "mengizinkan, membiarkan, atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata", seperti serangan terhadap sekolah tersebut.
Partai Demokrat juga mengkritik Hegseth atas serangan yang disebut "serangan ganda" -- mengenai target dua kali -- terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan Karibia.
Mereka menyebut serangan ganda itu ilegal dan merusak aturan keterlibatan yang dirancang untuk melindungi warga sipil.
Tuduhan-tuduhan lainnya, menurut dokumen pemakzulan itu, mencakup "kelalaian dan penanganan yang ceroboh" terhadap informasi militer yang sensitif, serta menghalangi pengawasan Kongres AS, merujuk pada penggunaan aplikasi pesan komersial "Signal" oleh Hegseth untuk membahas serangan terhadap Yaman beberapa waktu lalu.
Menanggapi pengajuan pemakzulan tersebut, Sekretaris Pers Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Kingsley Wilson, mengatakan kepada media Axios: "Ini hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk membuat beria utama, sementara Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan AS-red) secara tegas dan luas biasa mencapai tujuan Presiden di Iran."
Lihat juga Video: Calon Menhan AS Tak Tahu Negara-negara ASEAN
