.webp)
Mayoritas Senator Amerika Serikat (AS), yang dikuasai Partai Republik, menolak resolusi yang diajukan kubu Partai Demokrat untuk membatasi wewenang perang yang dimiliki Presiden Donald Trump. Penolakan ini menggagalkan upaya Partai Demokrat untuk menghentikan perang melawan Iran.
Dalam voting yang digelar pada Rabu (15/4) waktu AS, seperti dilansir Reuters, Kamis (16/4/2026), sebanyak 52 Senator AS menolak untuk meloloskan resolusi soal wewenang perang presiden. Sebanyak 47 Senator AS lainnya mendukung resolusi tersebut, namun kalah jumlah.
Hasil voting itu menggarisbawahi dukungan berkelanjutan Partai Republik terhadap kebijakan perang Trump, yang memerintahkan operasi militer terhadap Iran selama lebih dari enam pekan terakhir, tepatnya perang sejak 28 Februari lalu. Gencatan senjata selama dua minggu berlangsung sejak 7 April lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam wawancara dengan Fox Business Network yang ditayangkan pada Rabu (15/4), Trump mengatakan bahwa perang hampir berakhir. Ini merupakan kesekian kalinya Trump mengatakan hal serupa dalam beberapa waktu terakhir.
Pakistan, yang menjadi mediator konflik AS-Iran, berkunjung ke Teheran pada Rabu (15/4) waktu setempat dalam upaya mencegah pembaruan konflik, setelah perundingan damai antara kedua negara pada akhir pekan yang digelar di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.
Ini menjadi momen keempat kalinya bagi Partai Demokrat untuk memaksa Senat AS bertindak dalam membatasi wewenang perang presiden sejak perang dimulai. Semua upaya Partai Demokrat itu gagal karena adanya perlawanan kuat dari setiap Senator Republikan, kecuali Rand Paul dari Kentucky.
Paul yang cenderung libertarian, dan secara vokal menentang pengeluaran militer yang berlebihan, serta interpretasi ketat terhadap Konstitusi AS, menjadi satu-satunya Senator Republikan yang mendukung resolusi pembatasan wewenang perang presiden tersebut dalam voting terbaru.
Satu Senator Republikan lainnya, Jim Justice, dari West Virginia tidak memberikan suaranya.
Meskipun Konstitusi AS menyatakan bahwa Kongres, bukan presiden, yang dapat mendeklarasikan perang, para Presiden AS dari Partai Republik maupun Partai Demokrat telah sejak lama berpendapat bahwa pembatasan wewenang itu tidak berlaku untuk operasi jangka pendek atau jika negara dalam ancaman langsung.
Simak juga Video: Trump Sebut Tak Akan Biarkan Iran Memeras-Mengancam Dunia
