.webp)
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) tidak mengakui pemilu terbaru di Myanmar, yang merupakan pemilihan umum pertama sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro pada Kamis (29/01).
Penolakan ASEAN terhadap pemilu Myanmar, yang diklaim dimenangkan oleh partai pendukung militer, menjadi pukulan besar bagi upaya junta untuk memperoleh pengakuan internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ASEAN yang beranggotakan 11 negara, termasuk Myanmar, telah menolak mengakui pemerintahan militer sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021. Kudeta tersebut menyeret negara miskin itu ke dalam perang saudara.
Menjawab pertanyaan dalam konferensi pers apakah ASEAN tidak mengakui pemilu Myanmar, Lazaro mengatakan, "ya, untuk saat ini," sambil menambahkan bahwa ASEAN "belum mengesahkan tiga fase pemilu yang telah dilaksanakan."
Lazaro tidak menjelaskan lebih lanjut tentang adanya kemungkinan perubahan sikap ASEAN ke depan. Pernyataan itu disampaikan usai Filipina menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri besar pertama ASEAN tahun ini di Cebu, Filipina. Krisis Myanmar menjadi salah satu agenda utama.
Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer Myanmar pada Senin (26/01) mengklaim memenangkan pemilu tersebut. Kemenangan partai yang dipimpin mantan jenderal itu telah diperkirakan sebelumnya, mengingat pemungutan suara mengecualikan partai-partai oposisi utama dan adanya pembatasan ketat terhadap perbedaan pendapat.
Selain itu, seperempat kursi parlemen secara otomatis dialokasikan untuk militer, yang secara efektif menjamin kendali angkatan bersenjata dan partai-partai pendukungnya.
Para pengkritik menilai pemilu tersebut tidak bebas dan tidak adil, serta hanya menjadi upaya melegitimasi kekuasaan militer pascakudeta.
"Kemajuan politik yang bermakna di Myanmar membutuhkan penghentian permusuhan, dialog inklusif, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan," kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. "Prasyarat ini diperlukan agar pemerintahan yang memiliki legitimasi dan tingkat dukungan rakyat dapat terbentuk."
Myanmar diskors, Filipina pegang keketuaan ASEAN
Filipina memegang keketuaan bergilir ASEAN tahun 2026, menggantikan Myanmar yang sebelumnya dijadwalkan menjadi ketua, sebelum negara itu diskors dari jabatan tersebut setelah kudeta militer.
Didirikan pada 1967 di era Perang Dingin, ASEAN memiliki keanggotaan yang beragam, mulai dari negara demokratis seperti Filipina yang juga merupakan sekutu lama Amerika Serikat, hingga negara otoriter seperti Laos dan Kamboja yang dekat dengan Cina.
ASEAN mengusung tema "Navigating our future, Together" untuk tahun 2026. Namun, upaya memproyeksikan persatuan itu mengalami tantangan setelah pecahnya bentrokan mematikan antara Thailand dan Kamboja tahun 2025 akibat konflik perbatasan yang telah berlangsung lama.
Perundingan dengan Cina
Selain krisis Myanmar dan bentrokan mematikan antara Thailand dan Kamboja yang akhirnya mereda setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat tahun 2025, para menteri ASEAN juga sepakat menggelar pertemuan bulanan dengan Cina.
Langkah ini ditujukan untuk menuntaskan perundingan "kode etik" pada tahun ini, guna mengelola sengketa teritorial yang hingga kini belum terselesaikan di Laut Cina Selatan, kata Lazaro.
Di bawah tekanan yang kian besar untuk merampungkan perundingan pakta non-agresi, para menteri ASEAN mengumumkan tenggat waktu yang mereka tetapkan sendiri tiga tahun lalu.
Cina memiliki klaim teritorial luas di jalur perairan strategis tersebut, salah satu rute perdagangan global utama, yang tumpang tindih dengan klaim empat negara anggota ASEAN, yakni Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei.
Kekhawatiran geopolitik
Lazaro membuka pertemuan tersebut dengan menyerukan agar negara-negara ASEAN tetap menahan diri dan berpegang pada hukum internasional, di tengah meningkatnya aksi agresi di berbagai wilayah Asia serta "tindakan sepihak" di belahan dunia lain yang dinilai mengancam tatanan global berbasis aturan.
Sejumlah negara anggota ASEAN juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan rahasia Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro, atas perintah Presiden AS Donald Trump.
Di sisi lain, sikap Cina yang kian agresif terhadap Taiwan serta di kawasan sengketa Laut Cina Selatan telah lama menjadi sumber kegelisahan di kawasan.
Menyikapi Amerika Serikat dan Cina, dua mitra dagang dan pertahanan terbesar bagi negara-negara ASEAN, menjadi dilema sekaligus tantangan diplomatik yang sensitif bagi blok regional tersebut.
"Di seluruh kawasan, kami masih menyaksikan ketegangan di laut, konflik internal yang berkepanjangan, serta persoalan perbatasan dan kemanusiaan yang belum terselesaikan," ujar Lazaro dalam pidato pembukaannya di hadapan para mitra ASEAN.
"Pada saat yang sama, perkembangan di luar Asia Tenggara, termasuk tindakan sepihak yang berdampak lintas kawasan, terus mempengaruhi stabilitas regional serta menggerus institusi multilateral dan tatanan internasional berbasis aturan," pungkas Lazaro.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Muhammad Hanafi
Tonton juga video "Kaesang: Partisipasi Masyarakat Kunci Tentukan Sistem Pemilu"
