.webp)
Pemerintah Iran secara resmi telah memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal laporan media yang mengungkapkan rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk membunuh para pejabat tingginya, termasuk ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi.
Teheran menyebut ancaman tersebut sebagai contoh nyata untuk terorisme negara dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Press TV, Jumat (27/3/2026), Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana pembunuhan yang dilaporkan media tersebut.
"Saya meminta perhatian Yang Mulai dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan yang diterbitkan di media," kata Iravani dalam suratnya yang dikirimkan pada Kamis (26/3) waktu setempat.
"Laporan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengidentifikasi dan menetapkan para pejabat tinggi Republik Islam Iran, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, Bapak Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Seyyed Abbas Araghchi, sebagai target pembunuhan," imbuhnya.
"Laporan tersebut menggambarkan penangguhan rencana tersebut hanya bersifat sementara," ujar Iravani.
Sebelumnya, laporan media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) menyebutkan bahwa nama kedua petinggi Iran tersebut telah dihapus sementara dari daftar pejabat yang ingin dilenyapkan oleh Israel, seiring AS dan Iran menjajaki kemungkinan perundingan damai.
Dalam suratnya kepada PBB, Iravani menekankan bahwa laporan media itu menunjukkan kerangka kerja operasional yang bertujuan untuk membunuh para pejabat politik tertinggi Iran.
Disebutkan dalam surat itu bahwa kebijakan kriminal telah diterapkan secara sistematis sejak dimulainya agresi AS-Israel yang tidak beralasan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, dan beberapa pejabat senior lainnya.
"Kebijakan semacam itu jelas menunjukkan pelanggaran serius terhadap aturan-aturan wajib hukum internasional. Sifat bersyarat dari dugaan 'penangguhan' juga menegaskan bahwa ancaman itu tetap nyata, disengaja, dan berkelanjutan," ucap Iravani memperingatkan.
Dia menambahkan bahwa ancaman ini adalah produk dari "pola pikir kriminal" yang secara terbuka menyebut "aturan keterlibatan" sebagai hal yang "bodoh".
"Penggunaan istilah 'daftar target pembunuhan' harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris yang sama, yang memulai perang kriminal terhadap Iran, dan sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 warga sipil," demikian isi surat tersebut.
Iravani juga menggarisbawahi bahwa kebijakan yang direncanakan untuk membunuh pejabat tinggi negara anggota PBB yang berdaulat, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, pelanggaran berat terhadap hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Simak Video 'Iran Ingin Perang Berakhir: Tapi dengan Syarat Kami':
