Sebanyak 15 negara bagian Amerika Serikat (AS) menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan vaksinasi untuk anak. Negara-negara bagian AS, yang dikuasai oleh Partai Demokrat itu, memprotes pengurangan jumlah vaksin anak yang direkomendasikan, yang dinilai bertentangan dengan sains.
Reformasi kebijakan vaksin yang diumumkan pada Januari lalu, oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, seperti dilansir AFP, Rabu (25/2/2026), tidak lagi merekomendasikan agar setiap anak menerima imunisasi beberapa penyakit, termasuk rotavirus, influenza, dan COVID-19.
Sebagai gantinya, tujuh vaksin yang sebelumnya wajib, hanya direkomendasikan untuk anak-anak yang berisiko tinggi, sebuah langkah yang membalikkan rekomendasi berbasis sains selama bertahun-tahun yang mengurangi penyakit dengan suntikan rutin.
Kebijakan itu menuai kritikan, terlebih Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS dipimpin oleh Robert F Kennedy Jr (RFK Jr), yang dikenal sebagai sosok skeptis vaksin sejak lama. RFK Jr secara resmi menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
"Menteri RFK Jr dan CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) mengabaikan penelitian ilmiah selama puluhan tahun, mengabaikan para ahli medis kredibel, dan mengancam akan membebani sumber daya negara dan membuat anak-anak Amerika semakin sakit," kata Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang memimpin gugatan tersebut bersama rekannya dari negara bagian Arizona.
Negara bagian lain yang mengajukan gugatan antara lain, California, Colorado, Michigan, New Jersey, dan Wisconsin. Dalam dokumen gugatan tersebut, RFK Jr disebut sebagai tergugat, bersama dengan CDC dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
Vaksin lainnya yang dicabut dari status rekomendasi universal adalah vaksin untuk hepatitis A, penyakit meningokokus, virus sinsitial pernapasan (RSV), dan virus hepatitis B yang sangat menular.
(nvc/ita)