.webp)
Sebanyak 15 negara bagian Amerika Serikat (AS) menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan vaksinasi untuk anak. Negara-negara bagian AS, yang dikuasai oleh Partai Demokrat itu, memprotes pengurangan jumlah vaksin anak yang direkomendasikan, yang dinilai bertentangan dengan sains.
Reformasi kebijakan vaksin yang diumumkan pada Januari lalu, oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, seperti dilansir AFP, Rabu (25/2/2026), tidak lagi merekomendasikan agar setiap anak menerima imunisasi beberapa penyakit, termasuk rotavirus, influenza, dan COVID-19.
Sebagai gantinya, tujuh vaksin yang sebelumnya wajib, hanya direkomendasikan untuk anak-anak yang berisiko tinggi, sebuah langkah yang membalikkan rekomendasi berbasis sains selama bertahun-tahun yang mengurangi penyakit dengan suntikan rutin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan itu menuai kritikan, terlebih Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS dipimpin oleh Robert F Kennedy Jr (RFK Jr), yang dikenal sebagai sosok skeptis vaksin sejak lama. RFK Jr secara resmi menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
"Menteri RFK Jr dan CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) mengabaikan penelitian ilmiah selama puluhan tahun, mengabaikan para ahli medis kredibel, dan mengancam akan membebani sumber daya negara dan membuat anak-anak Amerika semakin sakit," kata Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang memimpin gugatan tersebut bersama rekannya dari negara bagian Arizona.
Negara bagian lain yang mengajukan gugatan antara lain, California, Colorado, Michigan, New Jersey, dan Wisconsin. Dalam dokumen gugatan tersebut, RFK Jr disebut sebagai tergugat, bersama dengan CDC dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
Vaksin lainnya yang dicabut dari status rekomendasi universal adalah vaksin untuk hepatitis A, penyakit meningokokus, virus sinsitial pernapasan (RSV), dan virus hepatitis B yang sangat menular.
Pergeseran kebijakan vaksin oleh pemerintahan Trump memicu kekhawatiran di kalangan komunitas medis. Bulan lalu, pemerintahan Trump membenarkan kebijakan itu dengan mengatakan mereka menyelaraskan kebijakan vaksinasi AS dengan negara-negara lainnya, dengan menyebut Denmark sebagai contoh.
Beberapa pakar kesehatan menilai Denmark merupakan negara kecil dan homogen dengan prevalensi penyakit yang rendah dan sistem perawatan kesehatan terpusat yang menjamin akses universal untuk warganya.
Kondisi seperti itu, menurut para pakar, tidak berlaku di AS, di mana sebagian besar sistem perawatan kesehatannya yang diprivatisasi kurang komprehensif dibandingkan di Eropa utara dan telah menyebabkan jutaan warga AS tidak memiliki asuransi.
"Meniru sistem vaksinasi Denmark tanpa meniru sistem perawatan kesehatan Denmark tidak memberikan lebih banyak pilihan kepada keluarga-keluarga -- itu hanya membuat anak-anak tidak terlindungi dari penyakit-penyakit serius," kata Jaksa Agung Arizona, Kris Mayes, dalam konferensi pers membahas gugatan itu.
Tonton juga video "Trump Umumkan Tarif Global Naik Lagi Jadi 15%"
