Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Sejumlah negara sudah resmi bergabung, termasuk Indonesia.
Trump mengatakan Dewan Perdamaian Gaza itu menjadi salah satu elemen dari rencana tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Pembentukan dewan ini tak lama setelah pengumuman komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite itu bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump di platform Truth Social miliknya dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," kata Trump.
Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan dewan perdamaian. Trump akan menjadi ketua dari Dewan Perdamaian Gaza.
Dana untuk Anggota Permanen
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara yang menginginkan posisi permanen dalam Dewan Perdamaian Gaza untuk memberikan kontribusi setidaknya sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun.
Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (19/1), diungkapkan oleh media terkemuka Bloomberg dalam laporan terbarunya pada Minggu (18/1) waktu setempat. Bloomberg mendasarkan laporannya pada draf Piagam Dewan Perdamaian baru yang diusulkan oleh pemerintahan Trump.
Menurut draf piagam tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana dan akan memutuskan siapa saja yang diundang untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Disebutkan juga keputusan dalam Dewan Perdamaian akan diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara. Namun demikian, semuanya akan tunduk pada persetujuan ketua dewan.
"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua," demikian draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza, yang dikutip Bloomberg dalam laporannya.
"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya piagam ini," demikian bunyi draf piagam tersebut.
Para pengkritik khawatir jika Trump berupaya membangun alternatif, atau saingan, untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah sejak lama dikritiknya.
(idn/idn)