.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Sejumlah negara sudah resmi bergabung, termasuk Indonesia.
Trump mengatakan Dewan Perdamaian Gaza itu menjadi salah satu elemen dari rencana tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Pembentukan dewan ini tak lama setelah pengumuman komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite itu bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pasca-perang.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump di platform Truth Social miliknya dilansir AFP, Jumat (16/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," kata Trump.
Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan dewan perdamaian. Trump akan menjadi ketua dari Dewan Perdamaian Gaza.
Dana untuk Anggota Permanen
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara yang menginginkan posisi permanen dalam Dewan Perdamaian Gaza untuk memberikan kontribusi setidaknya sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun.
Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (19/1), diungkapkan oleh media terkemuka Bloomberg dalam laporan terbarunya pada Minggu (18/1) waktu setempat. Bloomberg mendasarkan laporannya pada draf Piagam Dewan Perdamaian baru yang diusulkan oleh pemerintahan Trump.
Menurut draf piagam tersebut, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana dan akan memutuskan siapa saja yang diundang untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Disebutkan juga keputusan dalam Dewan Perdamaian akan diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara. Namun demikian, semuanya akan tunduk pada persetujuan ketua dewan.
"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua," demikian draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza, yang dikutip Bloomberg dalam laporannya.
"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya piagam ini," demikian bunyi draf piagam tersebut.
Para pengkritik khawatir jika Trump berupaya membangun alternatif, atau saingan, untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah sejak lama dikritiknya.
RI dan 7 Negara Muslim Bergabung
Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, termasuk mediator Gaza Qatar dan Turki, telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Indonesia termasuk negara yang mendukung Dewan Perdamaian tersebut untuk mengakhiri konflik Gaza.
Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kemlu menyebut Indonesia dan negara muslim lainnya menyambut baik undangan untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).
Bergabungnya Indonesia itu untuk menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza.
"Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.
Hal itu juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Pengumuman itu juga disampaikan dalam pernyataan bersama yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bersama para menteri luar negeri lain yang tergabung Dewan Perdamaian tersebut, dilansir AFP, Kamis (22/1/2026).
Dalam pernyataan bersama itu diputuskan para Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab akan bergabung dengan badan yang akan dipimpin oleh Trump tersebut. Mereka menyatakan dukungannya terhadap "upaya perdamaian" Trump dalam konflik Gaza.
Penjelasan Istana Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan alasan RI bergabung dengan dewan itu.
"Ya kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan ajakan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza itu. Dia mengatakan Prabowo ingin mempercepat perdamaian di Gaza, Palestina.
"Secara formilnya nanti kami cek ya formilnya, tapi kalau secara apa namanya, kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya, tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujarnya.
Simak juga Video Trump Mau Bentuk Dewan Perdamaian: PBB Tak Banyak Membantu
