Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menghadapi upaya pemakzulan, yang diajukan oleh anggota kelompok masyarakat sipil yang menuduhnya secara sistematis telah menipu para wajib pajak hingga miliaran dolar Amerika terkait proyek pengendalian banjir fiktif.
Kemarahan publik atas proyek fiktif untuk infrastruktur pengendalian banjir semakin meningkat di Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Banyak kota di negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa ini yang terendam banjir yang disebabkan oleh terjangan sejumlah topan dahsyat tahun lalu.
Aduan pemakzulan terhadap Marcos Jr ini, seperti dilansir AFP, Kamis (22/1/2026), didukung oleh blok Makabayan, koalisi partai politik sayap kiri di negara tersebut.
Mereka menuduh Marcos Jr telah mengkhianati kepercayaan publik, dengan memasukkan proyek-proyek ke dalam anggaran nasional yang bertujuan untuk mengalihkan dana kepada sekutu-sekutunya.
Berdasarkan Konstitusi Filipina, setiap warga dapat mengajukan aduan pemakzulan asalkan didukung oleh salah satu dari lebih dari 200 anggota Kongres.
Salinan aduan pemakzulan itu diserahkan kepada Kantor Sekretaris Jenderal DPR Filipina, pada Kamis (22/1) waktu setempat, "sesuai dengan peraturan DPR".
"Presiden melembagakan mekanisme untuk menyalahgunakan dana pengendalian banjir sebesar lebih dari 545,6 miliar Peso Filipina (setara Rp 155,9 triliun), mengalihkannya ke tangan kroni-kroni dan kontraktor yang diistimewakan, dan mengubah kas negara menjadi peti perang pribadi (cadangan uang-red) untuk pemilu (sela) tahun 2025," demikian bunyi ringkasan dokumen aduan yang dilihat AFP.
(nvc/idh)