.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundang puluhan negara untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukannya, yang diklaim bertujuan untuk menyelesaikan konflik global. Sekutu AS merespons dengan hati-hati, meskipun beberapa telah menolak untuk bergabung.
Negara-negara lainnya, termasuk negara Arab dan mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Turki dan Indonesia, seperti dilansir Reuters dan The Hill, Kamis (22/1/2026), telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
Apa itu Dewan Perdamaian?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian pada September tahun lalu, ketika mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Namun kemudian dia memperjelas bahwa ruang lingkung dewan tersebut akan diperluas di luar Jalur Gaza untuk mengakhiri konflik-konflik lain di seluruh dunia.
Trump akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian.
Bagian pembukaan dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian menyebut bahwa dewan tersebut "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik".
Negara-negara anggota, menurut draf piagam tersebut, akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun, kecuali mereka membayar masing-masing sebesar US$ 1 miliar (Rp 16,9 triliun) untuk mendanai kegiatan Dewan Perdamaian dan mendapatkan keanggotaan permanen.
Gedung Putih telah mengumumkan tujuh anggota Dewan Eksekutif Pendiri yang akan memandu Dewan Perdamaian, yang terdiri atas Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio; utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff; menantu Trump, Jared Kushner; mantan PM Inggris Tony Blair; miliarder AS dan CEO Apollo Global Management, Marc Rowan; kepala World Bank Group Ajay Banga; dan wakil penasihat keamanan Gedung Putih, Robert Gabriel.
Sejauh ini, negara mana saja yang setuju bergabung?
Seorang pejabat senior Gedung Putih, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, dari sekitar 50 undangan yang telah dikirimkan AS.
Negara-negara yang setuju bergabung Dewan Perdamaian mencakup sekutu-sekutu Timur Tengah, seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga setuju bergabung.
Beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam, juga telah mengumumkan akan bergabung Dewan Perdamaian.
Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan damai yang dimediasi AS pada Agustus tahun lalu, juga disebut setuju untuk bergabung.
Yang sedikit kontroversial adalah Belarusia, yang pemimpinnya, Presiden Alexander Lukashenko, sejak lama dijauhi Barat karena catatan HAM yang buruk di negaranya dan dukungan terhadap perang Rusia di Ukraina, telah mengumumkan akan bergabung.
Negara mana saja yang menolak bergabung?
Norwegia dan Swedia telah menyatakan penolakan untuk bergabung Dewan Perdamaian. Prancis juga mengindikasikan akan menolak undangan untuk bergabung.
Italia menyebut bergabung dengan Dewan Perdamaian tampaknya akan menjadi langkah problematik. Kanada mengatakan "pada prinsipnya" setuju untuk bergabung, tetapi detailnya masih dikerjakan. Ukraina mengatakan sedang mempertimbangkan proposal Trump soal Dewan Perdamaian.
Sekutu-sekutu AS, seperti Inggris, Jerman, dan Jepang belum mengambil sikap publik yang jelas.
Sementara untuk Rusia dan China, sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi. Meskipun Trump, saat berbicara kepada wartawan di Davos, mengklaim Presiden Vladimir Putin setuju untuk bergabung, padahal Putin mengatakan masih mempelajari proposal tersebut.
Tonton juga video "Trump Mau Bentuk Dewan Perdamaian: PBB Tak Banyak Membantu"
