.webp)
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memberhentikan delapan hakim imigrasi di kota New York City. Alasan pemberhentian tidak diketahui jelas. Namun, ini terjadi di tengah ketegangan antara pengadilan-pengadilan AS dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang berupaya menindak tegas para migran ilegal.
Asosiasi Hakim Imigrasi Nasional (NAIJ), yang mewakili para hakim imigrasi tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), mengonfirmasi pemberhentian tersebut.
NAIJ mengatakan bahwa delapan hakim imigrasi yang diberhentikan itu bekerja di 26 Federal Plaza di Manhattan, New York City. Alamat tersebut merupakan lokasi gedung pengadilan yang meninjau kasus-kasus imigran yang berupaya melegalkan status mereka di AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama berbulan-bulan, para agen federal telah berpatroli di lorong-lorong Gedung Federal Jacob K Javitz setiap hari. Mereka melakukan penangkapan terhadap para migran saat mereka meninggalkan persidangan, yang seringkali terjadi bahwa pengawasan ketat pers yang selalu hadir.
Foto-foto bentrokan antara polisi dan keluarga imigran telah menjadi viral di seluruh dunia, menjadikan 26 Federal Plaza sebagai lokasi simbolis untuk tindak kekerasan pemerintah Trump terhadap migran di seluruh AS.
Tidak diketahui secara jelas apa yang menyebabkan delapan hakim imigrasi itu dipecat.
Namun, mereka bergabung dengan sekitar 90 hakim yang dipecat sepanjang tahun ini di berbagai wilayah AS, berdasarkan laporan New York Times.
Menurut kelompok advokasi migran, pemecatan ini bertujuan untuk mengganti hakim yang akan keluar dengan hakim-hakim lainnya yang lebih sejalan dengan kebijakan imigrasi pemerintah AS.
Pemecatan hakim ini terjadi setelah puluhan orang berkumpul di Manhattan selama akhir pekan untuk mencegah kemungkinan penggerebekan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap pedagang kaki lima. Kepolisian New York melakukan beberapa penangkapan.
Sebagai kota yang dijuluki kota suaka bagi para migran, otoritas New York City secara sukarela membatasi kerja sama antara pemerintah daerah dan layanan imigrasi federal. Namun, hal itu tidak menghalangi operasi mereka.
