.webp)
Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa Jepang akan membayar "harga yang menyakitkan" jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan ini merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 kilometer saja dari pantai Taiwan.
Peringatan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), dilontarkan saat kedua negara terlibat krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.
Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan pada Minggu (23/11) bahwa rencana Tokyo untuk menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni, sebuah pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari pantai timur Taiwan, "terus bergerak maju".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya soal pengerahan tersebut, Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa cara "menyelesaikan masalah Taiwan" adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang, yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945.
"Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan," ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.
"Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang," sebutnya.
"Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan," tegas Jiang dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya telah mengkritik pengerahan rudal oleh Jepang tersebut.
Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan bahwa hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.
Presiden Lai Ching-te, pekan ini, mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan US$ 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.
Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.
"Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama," sebutnya.
"Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang," ujar Liang.
