Pemerintah China menegaskan pihaknya "sama sekali tidak akan" mengesampingkan penggunaan kekerasan atas Taiwan. Hal itu menunjukkan posisi yang lebih tegas dibandingkan serangkaian pernyataan media pemerintah pekan ini, yang menjanjikan sikap yang lunak jika pulau itu diserahkan kepada Beijing.
China, yang memandang Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk "menyatukan kembali" dengan pulau tersebut.
Namun, kebijakan tersebut jarang disuarakan secara langsung di depan umum dan tidak muncul dalam tiga artikel kantor berita pemerintah China, Xinhua, yang membahas Taiwan pekan ini. Salah satu artikel itu memetakan bagaimana "para patriot" dapat memerintah Taipei setelah "reunifikasi" dan menjanjikan sistem sosial serta cara hidup Taiwan yang sudah ada akan dihormati.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China, Peng Qing'en, seperti dilansir Reuters, Rabu (29/10/2025), mengatakan dalam konferensi pers rutin di Beijing bahwa "reunifikasi" secara damai di bawah model "satu negara, dua sistem" merupakan pendekatan fundamental untuk "menyelesaikan masalah Taiwan".
"Kami bersedia menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan prospek ini dengan ketulusan yang sebesar-besarnya," ucapnya.
"Namun, kami sama sekali tidak akan meninggalkan penggunaan kekerasan dan tetap memiliki opsi untuk mengambil semua langkah yang diperlukan," tegas Peng.
Pejabat tinggi China yang bertanggung jawab atas kebijakan Taiwan, Wang Huning, tidak menyebutkan penggunaan kekerasan dalam pidato kebijakan utamanya pada Sabtu (25/10) waktu setempat. Pidato tersebut justru berfokus pada bagaimana kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari "reunifikasi".
(nvc/ita)