.webp)
Wilayah dan warga Gaza, Palestina, akan memasuki era baru setelah kesepakatan perdamaian pihak kelompok Hamas dan Israel. Pada era baru kelak, Hamas tak akan memegang kendali dan pemerintahan wilayah Gaza.
Pernyataan Hamas ini disampaikan beberapa hari setelah gencatan senjata di Gaza diberlakukan, dan ketika Hamas dan Israel membahas implementasi 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.
Dilansir AFP, Senin (13/10), posisi Hamas tersebut diungkapkan oleh seorang sumber Hamas, yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut, saat berbicara kepada AFP pada Minggu (12/10) waktu setempat. Sumber Hamas ini meminta untuk tidak disebut namanya karena membahas hal-hal sensitif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya perdamaian Gaza itu menyerukan perlucutan senjata Hamas dan agar kelompok tersebut tidak terlibat dalam mengelola Jalur Gaza pascaperang. Hamas disebut akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi 'bagian fundamental' dari struktur Palestina.
"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber Hamas itu kepada AFP.
Berbeda dengan kelompok militan lainnya yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas di masa lalu terpecah-belah dalam isu-isu penting, termasuk mengenai pemerintahan Gaza di masa depan.
Satu Suara Pelucutan Senjata
Selain soal melepas kendali atas Gaza, untuk kali ini, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP, tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal perlucutan senjata, yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line.
"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ucap sumber Hamas tersebut.
Seorang pejabat Hamas lainnya, yang juga enggan disebut namanya, sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perlucutan senjata Hamas merupakan hal yang mustahil. Klausul pertama dalam rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump menyerukan agar Jalur Gaza menjadi "zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya".
 Seorang tahanan Palestina yang dibebaskan memeluk keluarganya setelah dibebaskan dari penjara Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel, di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, 13 Oktober 2025. (REUTERS/Mussa Qawasma) |
Rencana perdamaian itu juga menyatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, dan bahwa infrastruktur serta persenjataan militernya harus "dihancurkan dan tidak dibangun kembali".
Di bawah rencana Trump, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.
"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada veto terhadap nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama itu berasal dari Hamas," kata sumber tersebut.
Trump Bilang Hamas Dapat Izin Operasi Keamanan Gaza
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Hamas telah mendapatkan lampu hijau untuk melancarkan operasi keamanan internal di Jalur Gaza, saat gencatan senjata berlangsung beberapa hari terakhir.
Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (13/10), mengatakan bahwa Hamas ingin "menghentikan masalah" sehingga mereka mendapatkan "persetujuan untuk periode waktu tertentu". Hamas harus melucuti persenjataan dan mengakhiri kekuasaan mereka atas Jalur Gaza.
Hamas telah mengerahkan pasukan keamanan internal di beberapa wilayah Jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan pada Jumat (10/10) lalu, dengan mengatakan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghentikan tindak pelanggaran hukum dan penjarahan, serta mencegah kekosongan keamanan.
Saat ditanya wartawan di pesawat kepresidenan AS, Air Force One, dalam penerbangan ke Israel soal laporan yang menyebut Hamas melembagakan kelompok mereka sebagai pasukan kepolisian dan menembaki rival mereka di Jalur Gaza, Trump mengisyaratkan bahwa langkah itu telah mendapatkan persetujuan.
"Mereka memang ingin menghentikan masalah, dan mereka telah terbuka tentang hal tersebut, dan kami memberikan mereka persetujuan untuk periode waktu tertentu," kata Trump menjawab pertanyaan wartawan.
"Hampir 2 juta orang kembali ke gedung-gedung yang telah dihancurkan, dan banyak hal buruk bisa terjadi. Jadi kita menginginkan semuanya -- kita menginginkan semuanya aman. Saya pikir semuanya akan baik-baik saya. Siapa yang tahu pasti," ujarnya.
Saksikan Live DetikPagi :
