San Marino mengumumkan secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir Al Jazeera, Minggu (28/9/2025), Beccari menyampaikan pidato di markas PBB pada Sabtu (27/9) waktu New York, Amerika Serikat. Beccari menyatakan San Marino mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
"Kami secara resmi mengakui Negara Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan batas-batas yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.
Dia mengatakan memiliki negara yang merdeka merupakan hak dari warga Palestina. "Memiliki negara adalah hak rakyat Palestina," tambahnya.
Dengan lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui Negara Palestina, tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya perang di Gaza. Sejauh ini lebih dari 65.500 warga Palestina telah tewas dan wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing.
Sejumlah negara saat ini telah secara resmi mengakui negara Palestina. Beberapa negara Barat yang mengambil sikap tersebut mulai dari Inggris, Prancis, Kanada, Portugal, hingga Australia.
12 Negara Dukungan Finansial untuk Palestina
Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi dan Spanyol, saat ini juga telah mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial. Dukungan ini diberikan saat Otoritas Palestina sedang kekurangan pendanaan karena Israel menahan pendapatan pajak mereka.
Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), menyebut koalisi baru itu bernama "Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina".
"Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina)," sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol menjelaskan alasan pembentukan koalisi tersebut.
Koalisi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, bertujuan untuk menstabilkan keuangan badan yang berbasis di Ramallah tersebut, mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.
"Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol itu.
Pernyataan itu juga menyebutkan "kontribusi keuangan yang signifikan" di masa lalu dan janji "dukungan berkelanjutan" dari koalisi tersebut.
Koalisi 12 negara itu terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.
Simak juga Video Dukungan Para Pemimpin Dunia untuk Negara Palestina di Sidang PBB
(ygs/imk)