.webp)
Pemerintah Jerman menegaskan kembali posisinya bahwa mereka tidak akan mengakui negara Palestina sampai Israel dan Palestina merundingkan solusi dua negara.
Komentar tersebut muncul menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Prancis diperkirakan akan menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina, setelah Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal, yang melakukannya pada hari Minggu (21/9) kemarin.
Dilansir kantor berita AFP, Senin (22/9/2025), pengakuan ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel atas kampanyenya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Israel mengatakan bahwa mengakui negara Palestina merupakan penghargaan bagi kelompok Hamas dan serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Saat bertolak menuju gedung PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa "solusi dua negara yang dinegosiasikan adalah jalan yang memungkinkan warga Israel dan Palestina hidup dalam damai, aman, dan bermartabat."
"Bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih penting di akhir proses. Namun proses ini harus dimulai sekarang," ujarnya.
Mengingat tanggung jawab historisnya atas Holocaust, Jerman telah menjadikan dukungan bagi Negara Israel sebagai landasan kebijakan luar negerinya.
Namun, pemerintah Jerman semakin kritis terhadap kampanye Israel di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil Palestina dalam beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya situasi kemanusiaan. Terlebih PBB telah mendeklarasikan bencana kelaparan di beberapa wilayah pesisir tersebut.
Lebih dari 140 pemimpin dunia akan hadir di New York minggu ini untuk menghadiri KTT tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didominasi oleh bahasan tentang masa depan Palestina.
Simak juga Video 'Deklarasi Balfour Diungkit Setelah Inggris Akui Palestina, Apa Itu?':
