.webp)
Pemerintah Turki mendesak masyarakat internasional untuk mencegah rencana Israel mengambil alih Kota Gaza, yang merupakan kota terbesar di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8/2025), menyebut rencana Israel itu merupakan "pukulan berat" bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.
"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah pelaksanaan keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seruan Turki ini disampaikan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Israel "mengambil alih kendali" Kota Gaza, atau Gaza City.
Di bawah rencana yang disebut untuk "mengalahkan" Hamas di Jalur Gaza, menurut pernyataan yang dirilis kantor Netanyahu, militer Israel "akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran".
Kantor Netanyahu mengatakan bahwa mayoritas anggota kabinet keamanan Israel telah mengadopsi "lima prinsip untuk mengakhiri perang". Kelima prinsip itu terdiri atas: perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera -- baik dalam keadaan hidup atau meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kendali keamanan Israel di Jalur Gaza, dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Persetujuan kabinet keamanan Israel itu diumumkan setelah Netanyahu, dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika, Fox News, menyatakan niat untuk mengambil alih seluruh Jalur Gaza.
"Kami bermaksud demikian (mengambil alih Gaza), untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, memungkinkan penduduk Gaza terbebas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel," kata Netanyahu.
Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah Israel juga akan mengambil alih kendali atas seluruh penduduk Gaza, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut.
"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," tegas sang PM Israel dalam wawancara tersebut.
"Kami ingin menyerahkannya kepada Pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas," ujar Netanyahu.
Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut soal pengaturan pemerintahan tersebut, atau negara-negara Arab mana saja yang mungkin terlibat.
Simak juga Video 'Netanyahu: Kabinet Israel Setujui Pencaplokan Gaza!':
