Kelompok Hizbullah menolak untuk melucuti persenjataan para petempurnya, seperti yang diputuskan oleh kabinet pemerintahan Lebanon pekan ini. Hizbullah menuduh pemerintah Lebanon telah melakukan "dosa besar" dengan mengambil keputusan semacam itu.
Pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam, pada Selasa (5/8), mengambil keputusan untuk melaksanakan perlucutan senjata Hizbullah setelah menggelar rapat kabinet maraton selama enam jam.
Salam menugaskan militer Lebanon untuk "menetapkan rencana implementasi guna membatasi persenjataan" bagi tentara dan pasukan negara sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui.
Keputusan pemerintah Lebanon itu diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan di tengah kekhawatiran Israel akan memperluas serangannya terhadap Lebanon.
Hizbullah, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), memberikan reaksi keras dengan menyebut keputusan pemerintah Lebanon itu sebagai "dosa besar" dan mengatakan bahwa kelompoknya akan menganggap keputusan itu "seolah-olah tidak ada".
"Pemerintahan Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan mengambil keputusan untuk melucuti persenjataan Lebanon guna melawan musuh Israel," sebut kelompok Hizbullah dalam tanggapan pertamanya terhadap keputusan pemerintah Lebanon tersebut.
"Keputusan ini melemahkan kedaulatan Lebanon dan memberikan kebebasan kepada Israel untuk mengutak-atik keamanan, geografi, politik dan eksistensi masa depannya... Oleh karena itu, kami akan menganggap keputusan ini seolah-olah tidak ada," tegas pernyataan Hizbullah tersebut.
(nvc/idh)