.webp)
Pemerintah Belanda mengatakan pihaknya akan memanggil Duta Besar (Dubes) Israel yang bertugas di wilayahnya. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk menyampaikan kecaman terhadap situasi yang "tak tertahankan" di wilayah Jalur Gaza, yang terus dilanda perang.
Rencana pemanggilan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (29/7/2025), diumumkan melalui sebuah surat pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Belanda pada Senin (28/7) tengah malam waktu setempat.
Disebutkan pemerintah Belanda dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Israel akan dipanggil untuk mendengarkan kecaman terhadap situasi yang "tak tertahankan dan tak dapat dimaafkan" di wilayah Jalur Gaza, yang diselimuti perang antara Israel dan Hamas selama 21 bulan terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Belanda, dalam pengumumannya, juga mengatakan akan memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua menteri kontroversial Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.
Kedua menteri dalam kabinet pemerintah Israel, yang beraliran sayap kanan itu, tidak akan lagi diizinkan memasuki wilayah Belanda.
Otoritas Belanda menuduh Ben-Gvir dan Smotrich telah berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan "pembersihan etnis" di wilayah Jalur Gaza.
Keputusan Belanda ini menyusul langkah serupa yang diambil terlebih dahulu oleh beberapa negara lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, bulan lalu.
Dalam pernyataannya, pemerintah Belanda juga menegaskan dukungan terhadap rekomendasi Uni Eropa untuk membatasi akses Israel terhadap program pendanaan penelitian unggulan.
Tidak hanya itu, otoritas Belanda juga menyatakan akan mendesak sanksi perdagangan Eropa jika Tel Aviv terbukti melanggar perjanjiannya dengan Uni Eropa terkait peningkatan pasokan bantuan.
Situasi krisis di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa pekan terakhir memperingatkan akan terjadinya kelaparan yang mengancam jiwa seiring menipisnya pasokan bantuan.
Tekanan internasional juga semakin meningkat untuk gencatan senjata guna memungkinkan operasi penyaluran bantuan secara besar-besaran.
Namun pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dengan tegas membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
Simak juga Video: Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza
