Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengatakan dirinya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menskors dirinya dari jabatannya karena dia sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran etika perdana menteri, buntut sengketa diplomatik dengan Kamboja.
"Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan mahkamah," ucap Paetongtarn saat berbicara kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, seperti dilansir AFP, Selasa (1/7/2025).
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi Thailand, dalam putusannya dengan mayoritas tujuh suara hakim mendukung dan dua suara hakim menolak, mengumumkan penangguhan Paetongtarn dari jabatan PM Thailand mulai Selasa (1/7) waktu setempat, hingga keputusan final diambil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.
Hal ini diumumkan saat Mahkamah Konstitusi Thailand sedang menyelidiki tindakan Paetongtarn dalam pertikaian diplomatik dengan Kamboja.
Sengketa teritorial yang sudah berlangsung lama antara kedua negara itu berubah menjadi bentrokan lintas perbatasan pada Mei lalu, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Situasi semakin memanas setelah percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, yang kini menjabat Presiden Senat di negara tersebut bocor ke publik.
Mahkamah Konstitusi Thailand, dalam pernyataannya, mengatakan pihaknya telah menerima petisi dari 36 Senator beraliran konservatif yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika yang bertentangan dengan konstitusi terkait kebocoran percakapan telepon yang sensitif dengan Hun Sen.
Lihat juga Video 'Respons PM Thailand Usai Dipecat Gegara Langgar Kode Etik':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
(nvc/ita)