Warga Myanmar yang terdampak gempa masih hidup dalam kondisi nelangsa. Jumlah korban tewas akibat gempa bermagnitudo (M) 7,7 itu juga bertambah seiring operasi pencarian yang terus dilakukan.
Dilansir Reuters, Selasa (1/4/2025), pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan korban tewas yang telah ditemukan berjumlah 2.719 orang. Dia memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang.
Dia juga mengatakan ada 4.521 orang terluka serta 441 orang yang masih hilang. Gempa M 7,7 di Myanmar terjadi sekitar jam makan siang pada Jumat (28/3).
Gempa itu merupakan yang terkuat di Myanmar dalam lebih dari 100 tahun. Gempa dahsyat itu telah merobohkan pagoda kuno dan bangunan modern.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut 50 anak dan dua guru tewas ketika gedung prasekolah mereka di Mandalay, Myanmar, runtuh saat gempa. Warga kini kesulitan air bersih dan sanitasi karena kerusakan infrastruktur yang masif.
"Di wilayah yang paling parah dilanda masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke air bersih dan sanitasi, sementara tim darurat bekerja tanpa lelah untuk menemukan korban selamat dan memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa," kata badan PBB itu dalam sebuah laporan.
Komite Penyelamatan Internasional mengatakan tempat berlindung, makanan, air, dan bantuan medis semuanya dibutuhkan di tempat-tempat seperti Mandalay yang dekat episentrum gempa. Banyak warga yang memilih tidur di jalanan karena takut berada di rumah.
Perang saudara di Myanmar, tempat junta merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021, telah mempersulit upaya menjangkau korban terluka dan kehilangan tempat tinggal. Amnesty International mendesak junta militer Myanmar mengizinkan bantuan internasional menjangkau wilayah-wilayah yang tidak berada di bawah kendalinya.
"Militer Myanmar memiliki praktik lama untuk menolak memberikan bantuan ke wilayah-wilayah tempat kelompok-kelompok yang menentangnya aktif. Militer harus segera mengizinkan akses tanpa hambatan ke semua organisasi kemanusiaan dan menghapus hambatan administratif yang menunda penilaian kebutuhan," kata peneliti Amnesty untuk Myanmar, Joe Freeman.
(haf/haf)