Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "mengambil alih" Jalur Gaza, setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke tempat lainnya. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.
Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.
"Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka," demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar," tegas Abbas dalam pernyataannya.
"Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," sebutnya.
Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Selasa (4/2) waktu setempat, secara mengejutkan mengumumkan AS "akan mengambil alih" Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat-tempat lainnya.
Menanggapi pernyataan itu, Abbas menekankan Jalur Gaza "merupakan bagian integral dari tanah Palestina" bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan," tegasnya.
Lihat juga Video: Ide Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Sana-sini
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
(nvc/idh)