.webp)
Gedung Putih buka suara atas status darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pihak Amerika Serikat (AS) mengaku segera membuka komunikasi dengan Korsel atas pengumuman darurat militer yang sepihak itu.
"Amerika Serikat akan berbicara kepada Korea Selatan untuk menjaga demokrasi setelah pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek oleh Presiden Yoon Suk Yeol," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dilansir AFP, Kamis (5/12/2024).
Sullivan mengatakan demokrasi Korsel selama ini telah berjalan di jalur yang benar. Amerika, kata Sullivan, menekankan pentingnya pemerintahan Korsel dalam mempertahankan capaian tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demokrasi Korea Selatan kuat dan tangguh, dan kami akan terus berbicara secara terbuka dan terlibat secara pribadi dengan rekan-rekan Korea Selatan untuk memperkuat pentingnya kelanjutan hal tersebut," kata Sullivan.
Menurut Sullivan, deklarasi darurat militer sepihak dari Presiden Yoon sempat membuat Amerika prihatin. Dia memuji sikap Majelis Nasional Korsel yang bergerak cepat dalam menolak status tersebut.
Sullivan juga menegaskan Amerika Serikat tidak diajak konsultasi sebelumnya oleh Presiden Yoon sebelum ia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, kata Sullivan, baru mengetahui deklarasi tersebut melalui siaran televisi.
"Apa yang ingin kami lihat hanyalah berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi di Korea Selatan," katanya.
Status darurat militer di Korsel sempat diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel menggelar rapat mendadak untuk menentang keputusan dari Presiden Yoon.
Presiden Yoon lalu mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12). Jabatannya kini dalam ancaman usai partai oposisi Korsel telah mengajukan rencana pemakzulan kepadanya dari posisi sebagai Presiden Korsel.
