Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku lega setelah Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mencabut darurat militer yang ditetapkannya, usai menuai penolakan parlemen. Meski begitu, Kedutaan Besar AS di Seoul tetap mengeluarkan peringatan darurat kepada setiap warganya bahwa situasinya "tidak pasti" usai darurat militer dicabut.
Setiap warga negara AS yang ada di Korsel, seperti dilansir kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024), diimbau untuk mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan mereka, seperti menghindari area-area yang menjadi lokasi unjuk rasa.
Kedubes AS memposting informasi darurat pada situs resminya pada Rabu (4/12), atau sehari setelah Yoon menetapkan darurat militer, yang akhirnya dicabut beberapa jam kemudian setelah para anggota Majelis Nasional Korsel secara bulat menolaknya dalam voting yang digelar dini hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyusul pengumuman Presiden Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer, situasi masih tidak pasti," demikian pernyataan Kedubes AS di Seoul.
"Warga negara AS harus mengantisipasi potensi gangguan-gangguan. Ketika berada di tempat umum, Anda harus memperhatikan lingkungan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan keselamatan secara rutin," imbau Kedubes AS dalam pernyataannya.
Kedubes AS juga mengimbau setiap warganya yang ada di Korsel untuk menghindari area-area yang menjadi lokasi unjuk rasa dan berhati-hati di dekat "kerumunan banyak orang, pertemuan, unjuk rasa atau rally".
Diperingatkan oleh Kedubes AS bahwa unjuk rasa damai bisa berubah menjadi konfrontatif dan meningkat menjadi kekerasan. Kedubes AS juga mengumumkan bahwa semua janji temu konsuler rutin dan pemohon visa sepanjang Rabu (4/12) dibatalkan.
Gedung Putih Lega Korsel Cabut Darurat Militer
Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan AS merasa "lega" karena darurat militer telah dicabut oleh Yoon, beberapa jam usai dia mengumumkannya pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.
"Kami lega Presiden Yoon telah mengubah kebijakannya mengenai deklarasi darurat militer dan menghormati hasil voting Majelis Nasional Korea Selatan untuk mengakhirinya," ucap seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam pernyataan yang dirilis usai Yoon mencabut darurat militer.
Tonton juga video: Respons AS soal Korsel Umumkan Darurat Militer, Ngaku Khawatir
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Demokrasi adalah landasan aliansi AS-Korsel, dan kami akan terus memantau situasinya," imbuh juru bicara tersebut.
Sebelum darurat militer dicabut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan AS "sangat prihatin" dengan situasi di Korsel, sekutu dekatnya. Disebutkan juga bahwa Washington tidak diberitahu sebelum Yoon mengumumkan deklarasi darurat secara tiba-tiba.
Laporan Yonhap News Agency menyebut darurat militer itu diumumkan Yoon setelah Partai Demokrat, oposisi utama di Korsel, mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke komite anggaran parlemen, dan mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jaksa.
Yoon, dalam pidatonya pada Selasa (3/12) malam, menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas "anti-negara". Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret.
Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.
Tonton juga video: Respons AS soal Korsel Umumkan Darurat Militer, Ngaku Khawatir