.webp)
Partai Demokrat Korea Selatan (Korsel), oposisi utama di negara itu, mengancam akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol jika dia tidak segera mengundurkan diri. Ancaman ini disampaikan setelah Yoon menetapkan darurat militer yang dicabut beberapa jam kemudian, usai ditolak parlemen Korsel.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), Partai Demokrat Korsel mengecam penetapan darurat militer oleh Yoon itu sebagai aksi pemberontakan, dan menyebutnya sebagai alasan untuk pemakzulan.
"Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi," demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela," cetus pernyataan tersebut.
"Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan segera memulai proses pemakzulan sesuai dengan keinginan rakyat," tegas Partai Demokrat Korsel dalam pernyataannya.
Sebelumnya, ketua fraksi Partai Demokrat dalam parlemen Korsel, Park Chan Dae, mengatakan Yoon "tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan" dan memintanya untuk "segera mundur" terkait deklarasi darurat militer yang kini telah dicabut.
Pergolakan di Korsel terjadi saat Yoon tiba-tiba mengumumkan penetapan darurat militer dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa (3/12) malam. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas "anti-negara".
Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.
Simak Video 'Penampakan Gedung Parlemen Korsel Seusai Protes Darurat Militer':
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon memberikan kekuasaan sementara kepada militer Korsel, dengan setiap aksi protes dan aktivitas politik dilarang.
Penetapan darurat militer ini menuai penolakan dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama di Korsel dan mendominasi parlemen negara tersebut. Para anggota parlemen dari kubu oposisi bergegas mendatangi gedung Majelis Nasional Korsel untuk menggelar rapat darurat merespons penetapan darurat militer itu.
Sementara warga sipil Korsel berkumpul di luar gedung parlemen untuk memprotes penetapan darurat militer itu dan menuntut pengunduran diri Yoon.
Situasi sempat memanas ketika para personel militer mendatangi gedung parlemen dan berusaha masuk ke dalam, yang dihalangi oleh para staf parlemen.
Pada Rabu (4/12) dini hari, mayoritas anggota parlemen Korsel -- sebanyak 190 suara -- secara bulat sepakat untuk menentang penetapan darurat militer tersebut dan mendesak Yoon mencabutnya. Keputusan dari parlemen Korsel ini secara hukum wajib dipatuhi oleh presiden.
Usai hasil voting diumumkan, rekaman televisi setempat menunjukkan tentara-tentara Korsel ditarik mundur dari gedung parlemen dan melucuti perlengkapan mereka.
Kemudian pada Rabu (4/12) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat, Yoon mengumumkan dirinya mencabut dekrit darurat militer sesuai dengan mandat parlemen Korsel. Tidak lama setelah itu, para anggota kabinetnya menyetujui pencabutan dekrit darurat militer, yang meresmikan keputusan tersebut.
Meski darurat militer resmi dicabut, situasi di Korsel masih bergejolak. Dengan para demonstran, sejak Rabu (4/12) pagi, berkumpul di luar gedung Majelis Nasional Korsel untuk menuntut pengunduran diri Yoon.
Laporan CNN menyebut sekitar 100 demonstran meneriakkan "Tangkap Yoon Suk Yeol" dan "Sampah Yoon Suk Yeol", serta menyerukan pemakzulan dan pencopotannya dari jabatannya. Ada banyak polisi yang berjaga di sekitar gedung Majelis Nasional Korsel usai insiden semalam.
Simak Video 'Penampakan Gedung Parlemen Korsel Seusai Protes Darurat Militer':
