.webp)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan calon penggantinya, yang akan menggantikan dirinya untuk sementara waktu ketika jabatan puncak itu kosong. Pengumuman ini secara efektif menyingkirkan Hamas dari keterlibatan apa pun dalam transisi Otoritas Palestina di masa depan.
Abbas yang kini berusia 89 tahun, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Kamis (28/11/2024), masih berkuasa meskipun masa jabatannya sebagai Presiden Palestina atau kepala Otoritas Palestina berakhir tahun 2009 lalu. Abbas selama ini menolak tekanan untuk menunjuk penggantinya atau wakil presiden.
Berdasarkan hukum yang berlaku di Palestina saat ini, Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan mengambil alih kepemimpinan Otoritas Palestina jika terjadi kekosongan kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun PLC, yang mayoritas dikuasai Hamas, sudah tidak lagi ada sejak Abbas secara resmi memubarkannya tahun 2018 lalu setelah lebih dari satu dekade terjadi ketegangan antara Fatah dan Hamas. Tahun 2007 lalu, Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Jalur Gaza.
Dalam dekrit terbaru yang dirilisnya, Abbas menyatakan bahwa Ketua Dewan Nasional Palestina (PNC), Rawhi Fattuh, akan menjadi pengganti sementara jika jabatan Presiden Palestina kosong.
"Jika posisi presiden otoritas nasional menjadi kosong karena tidak adanya dewan legislatif, Presiden Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas tersebut... untuk sementara," demikian bunyi dekrit yang dirilis Abbas.
Dekrit tersebut menambahkan bahwa setelah masa transisi terjadi, pemilu harus digelar dalam waktu 90 hari. Batas waktu itu bisa diperpanjang jika terjadi "force majeure" atau situasi yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan.
Lihat Video Pesan Presiden Palestina: Jangan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
PNC merupakan parlemen Otoritas Pembebasan Palestina, yang memiliki lebih dari 700 anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri. Hamas bukanlah anggota PLO dan tidak memiliki perwakilan di dalam PNC, yang para deputinya tidak dipilih, melainkan diangkat.
Dekrit yang dirilis Abbas ini mengacu pada "tahap sulit dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina" ketika perang berkecamuk di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel sejak Oktober tahun lalu. Perpecahan antara Fatah dan Hamas juga terjadi terus-menerus.
Abbas merilis dekrit ini pada hari yang sama ketika gencatan senjata mulai diberlakukan di Lebanon, setelah kesepakatan tercapai antara Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas, yang terlibat pertempuran sengit selama beberapa bulan terakhir.
Beberapa waktu terakhir, Otoritas Palestina tampak lebih lemah dari sebelumnya, dengan tidak mampu menggaji para pegawai negeri dan terancam oleh seruan para menteri sayap kanan Israel soal pencaplokan seluruh atau sebagian wilayah Tepi Barat.
Baca juga: Hamas Siap untuk Gencatan Senjata di Gaza |
Simak Video Pesan Presiden Palestina: Jangan Normalisasi Hubungan dengan Israel
