Kelompok Hamas mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memberikan "tekanan langsung" terhadap sekutu dekatnya, Israel, agar menyepakati gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Tel Aviv selama ini selalu menolak gencatan senjata permanen dalam perangnya melawan Hamas di daerah kantong Palestina tersebut.
Seperti dilansir AFP, Kamis (13/6/2024), desakan ini disampaikan Hamas setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengakhiri rangkaian kunjungannya ke kawasan Timur Tengah, termasuk ke Israel, dalam rangka mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Hamas, dalam pernyataan terbaru pada Kamis (13/6) waktu setempat, mendesak Blinken untuk memberikan "tekanan langsung" terhadap Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia terus berbicara soal persetujuan Israel atas proposal (gencatan senjata) terbaru, tapi kami belum mendengar satu pun pejabat Israel berbicara mengenai hal ini," kata Hamas dalam pernyataannya.
Kelompok Hamas mengumumkan bahwa pihaknya telah menyerahkan respons resmi untuk proposal gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza kepada mediator Qatar dan Mesir pada Selasa (11/6) malam.
Seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan pihaknya mengupayakan "gencatan senjata permanen dan penarikan sepenuhnya" pasukan Israel dari Jalur Gaza. Tuntutan yang selalu disampaikan Hamas ini ditolak oleh Israel sebelumnya.
Proposal terbaru itu mengatur soal rencana tiga tahap, yang mencakup gencatan senjata selama enam pekan, kemudian pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, dan rekonstruksi Jalur Gaza yang didukung secara internasional.
Diatur juga dalam proposal itu bahwa selama gencatan senjata awal berlangsung, perundingan akan terus berlanjut untuk mewujudkan gencatan senjata permanen demi mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Usulan Hamas Atas Proposal Gencatan Senjata PBB Tengah Dibahas':
Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal itu ke publik pada 31 Mei lalu, dan menyebut proposal itu diajukan oleh Israel. Blinken juga menyebut bahwa Tel Aviv ada di balik proposal gencatan senjata terbaru itu.
Namun, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu belum secara resmi menyampaikan dukungannya untuk proposal gencatan senjata itu. Pemerintahan Netanyahu yang beranggotakan kalangan sayap kanan diketahui sangat menentang proposal tersebut.
Kantor Netanyahu, dalam pernyataannya, menyebut sang PM Israel sedang melakukan "penilaian keamanan" pada Rabu (12/6) waktu setempat "mengingat perkembangan situasi di utara dan respons negatif Hamas terhadap masalah pembebasan sandera".
Sebelumnya, seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya, yang dikutip Reuters, mengatakan bahwa Tel Aviv telah menerima respons resmi Hamas dan menganggap respons itu sebagai penolakan.
"Malam ini, Israel telah menerima, melalui mediator, respons Hamas. Dalam responsnya, Hamas telah menolak proposal pembebasan sandera yang diajukan oleh Presiden Biden," ucap pejabat Israel itu.
"Mereka (Hamas-red) telah mengubah semua parameter utama dan yang paling bermakna," sebut pejabat Israel tersebut.
Secara terpisah, Blinken menanggapi respons Hamas itu dengan menyebut beberapa amandemen yang diusulkan kelompok militan Palestina itu "bisa diterapkan dan beberapa tidak bisa diterapkan". Namun Blinken juga menegaskan bahwa AS bersama para mediator bertekad mengatasi perbedaan yang muncul.
"Kita harus melihat... dalam beberapa hari mendatang apakah kesenjangan itu bisa dijembatani," ucapnya.