Tel Aviv -
Kecaman menghujani Israel terkait rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke parlemen Israel, yang berupaya menetapkan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA sebagai kelompok teroris.
Seperti dilansir Associated Press, Senin (3/6/2024), UNRWA diketahui menjadi penyedia utama bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di wilayah Jalur Gaza.
RUU yang sedang dibahas parlemen Israel itu menuai kecaman sejumlah negara, termasuk dari Qatar dan Arab Saudi. RUU tersebut telah disahkan melalui voting awal di parlemen Israel pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RUU itu merupakan produk dari semakin meningkatnya ketegangan antara Israel dan UNRWA, setelah Tel Aviv sebelumnya menuduh badan PBB itu memiliki keterkaitan dengan kelompok militan Palestina.
Dalam tuduhannya, Israel bahkan mengklaim ratusan karyawan UNRWA merupakan anggota kelompok militan Palestina, termasuk beberapa orang yang diduga terlibat dalam serangan mengejutkan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu.
Tuduhan-tuduhan itu memicu pembekuan pendanaan oleh banyak negara donatur untuk UNRWA ketika Jalur Gaza sedang terpuruk dalam krisis kemanusiaan yang dipicu perang antara Israel dan Hamas.
UNRWA mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan cepat terhadap para karyawannya yang dituduh terlibat kelompok militan.
UNRWA juga mengungkapkan bahwa pengkajian secara independen terhadap netralitas badan PBB itu mendapati bahwa Israel sebelumnya tidak menyampaikan kekhawatiran soal para karyawan yang dicurigai itu dan tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhannya.
Lihat Video 'Sirine Israel Meraung saat Drone Hizbullah Bombardir Nahariya':
[Gambas:Video 20detik]
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
RUU yang berupaya melabeli UNRWA sebagai kelompok teroris itu masih dalam pembahasan di parlemen Israel, dengan isinya menyebut bahwa dugaan keterlibatan para karyawan UNRWA dalam serangan Hamas menunjukkan "badan itu adalah organisasi teror yang tidak berbeda dengan organisasi teror Hamas".
Disebutkan juga dalam RUU itu bahwa Tel Aviv berupaya memutus hubungan diplomatik antara Israel dengan badan PBB tersebut.
RUU itu lolos dalam voting awal di parlemen Israel dengan meraup 42 suara dukungan melawan enam suara penolakan. Selanjutnya, RUU tersebut harus melalui pembahasan komite dan tiga voting lainnya sebelum bisa disahkan secara resmi menjadi undang-undang (UU).
Israel Dikecam terkait RUU Penetapan UNRWA sebagai 'Kelompok Teroris'
Direktur komunikasi UNRWA, Juliette Touma, dalam tanggapannya menyebut RUU itu sebagai bagian dari "kampanye sistematis" Israel yang sedang berlangsung untuk membubarkan badan PBB tersebut. Dia menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak RUU itu terhadap UNRWA, namun menyebutnya "sangat berbahaya dan berisiko bagi kehidupan para staf kami".
UNRWA beroperasi di wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, serta harus melalui perbatasan Israel untuk bisa mengirimkan bantuan dan pasokan kemanusiaan ke dalam wilayah Jalur Gaza.
UNRWA mempekerjakan ribuan staf dan memberikan bantuan serta layanan penting kepada jutaan orang di kawasan Timur Tengah. Di Jalur Gaza, UNRWA menjadi pemasok utama makanan, air bersih dan tempat tinggal bagi warga sipil Palestina selama perang berkecamuk antara Israel dan Hamas.
Kecaman untuk RUU yang dibahas parlemen Israel itu disampaikan oleh beberapa negara, termasuk Qatar dan Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut RUU yang dibahas oleh parlemen Tel Aviv itu sebagai "perpanjangan dari kampanye sistematis yang bertujuan untuk membubarkan badan tersebut pada saat kebutuhan akan layanan kemanusiaan sangat gawat akibat perang yang berlangsung di Jalur Gaza".
Otoritas Saudi juga mengecam RUU itu dengan mengatakan bahwa para karyawan UNRWA "sedang menjalankan tugas mereka untuk meringankan parahnya bencana kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina".
"Kerajaan menekankan bahwa Israel, sebagai negara pendudukan, harus mematuhi hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional dan berhenti menghalangi pekerjaan organisasi-organisasi internasional," tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.
Uni Eropa, bersama dengan negara-negara anggotanya yang merupakan donatur terbesar untuk UNRWA, juga mengecam RUU itu dan menekankan bahwa perang UNRWA "penting dan tidak tergantikan" dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
