.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif untuk Arab Saudi dalam beberapa pekan mendatang.
Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (27/5/2024), salah satu sumber yang dikutip Al Arabiya English mengindikasikan bahwa penjualan senjata akan dilanjutkan kembali secara signifikan, terutama untuk jenis senjata tertentu yang dijual, meskipun belum ada informasi detail lebih lanjut yang diberikan.
Alasan Washington di balik keputusan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ini belum diketahui secara jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya soal langkah tersebut, para pejabat Departemen Luar Negeri AS enggan memberikan komentarnya. Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.
Di bawah Presiden Joe Biden, pemerintah AS pada awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan sejumlah langkah kebijakan luar negeri.
Langkah-langkah itu mencakup pencabutan penetapan teror untuk kelompok pemberontak Houthi di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu-sekutu tradisional AS di Teluk dan kawasan Arab, dan membekukan apa yang disebut sebagai penjualan senjata "ofensif".
Sejak saat itu, Arab Saudi telah memfasilitasi perundingan damai dan menjalin jalur komunikasi langsung dengan kelompok Houthi, yang telah meluncurkan roket, rudal, dan drone bermuatan peledak ke arah Riyadh selama bertahun-tahun.
Media Financial Times menjadi yang pertama melaporkan keputusan pemerintahan Biden mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Riyadh diketahui mengakui dan mendukung pemerintahan Yaman yang sah dan telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar kepada negara yang diselimuti perang tersebut.
Dua tahun kemudian, pemerintahan Biden mengubah pendiriannya dengan menetapkan kembali Houthi sebagai organisasi teroris, dan saat ini hampir setiap hari terlibat aksi saling serang dengan kelompok yang didukung Iran tersebut.
Selain itu, AS telah mendesak negara-negara tetangga Yaman untuk bergabung dengan satuan tugas internasional yang bertujuan mencegah serangan-serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden.
Namun, kecuali Bahrain, tidak ada negara Teluk atau Arab yang secara terbuka bergabung dalam satuan tugas yang diberi nama "Operation Prosperity Guardian" tersebut. Beberapa negara bahkan membatasi kemampuan AS untuk melancarkan serangan terhadap Houthi dari pangkalan militer di wilayah mereka.
