Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memperingatkan adanya upaya negara-negara tertentu untuk menghalangi kebangkitan militer dan ekonomi China di kawasan Asia-Pasifik.
Peringatan tersebut disampaikan Anwar saat berbicara di Universitas Nasional Australia di Canberra pada Kamis (7/3) waktu setempat, setelah menghadiri pertemuan pemimpin ASEAN dan Australia di Melbourne yang didominasi diskusi soal sikap agresif China di kawasan.
Seperti dilansir AFP, Kamis (7/3/2024), Anwar mengatakan dalam forum tersebut bahwa ketika China dan Amerika Serikat (AS) berebut pengaruh regional, negara-negara Asia Tenggara harus mampu mempertahankan "kesucian" hukum internasional dan mendesak kerja sama.
Menurutnya, Beijing akan memandang setiap upaya mengekang ekspansi militer dan ekonominya sebagai penolakan terhadap "tempat sah mereka dalam sejarah".
"Hambatan yang ditempatkan untuk kemajuan ekonomi dan teknologi China hanya akan semakin memperparah keluhan tersebut," sebut Anwar dalam pidatonya.
Beijing mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayahnya, mengabaikan preseden hukum internasional dan klaim-klaim tandingan dari beberapa negara Asia Tenggara.
Pekan ini, kapal-kapal China di sekitar Kepulauan Spratly dituduh menabrak kapal-kapal Filipina. AS mengecam tindakan Beijing itu, yang dibalas dengan tuduhan bahwa Washington memanfaatkan Manila sebagai "pion" di kawasan tersebut.
Dalam pidatonya, Anwar menegaskan bahwa dirinya tidak menyarankan agar negara-negara "menutup mata" terhadap pelanggaran hukum internasional.
"Firasat telah meresap ke dalam wacana mengenai masa depan kawasan kita," ucapnya, merujuk pada kontradiksi dengan optimisme pada pergantian abad soal perdagangan bebas yang membantu dalam membangun aliansi dan memoderasi persaingan.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
(nvc/idh)