Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa dia yakin kelompok Hamas memahami mengapa mereka tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa pemerintahan "teknokratis" diperlukan, tanpa adanya kelompok yang berperang sengit melawan Israel tersebut.
"Saat ini bukan waktunya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional," kata al-Maliki.
"Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya," katanya kepada asosiasi koresponden PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (29/2/2024).
"Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional," ujarnya.
Menlu Palestina itu juga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan "keajaiban" pada pembicaraan antara perwakilan Hamas dan Fatah di Moskow, Rusia pada hari Kamis untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan pembangunan kembali Gaza.
Sebelumnya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin lalu mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Israel-Hamas di Gaza berakhir.
Keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pemerintah akan tetap menjabat untuk sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Al-Maliki mengatakan prioritasnya adalah melibatkan komunitas internasional untuk membantu memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina, dan kemudian memikirkan bagaimana Gaza dapat dibangun kembali.
Lihat juga Video: Biden Ingatkan Israel Bisa Kehilangan Dukungan Dunia, Ini Kata Netanyahu
(ita/ita)