.webp)
Program Pangan Dunia (WFP) melanjutkan pengiriman pada hari Minggu lalu setelah terhenti selama tiga minggu, tetapi konvoi truknya "menghadapi kekacauan dan kekerasan karena hilangnya ketertiban sipil," kata WFP dalam sebuah pernyataan pada Selasa (20/2) waktu setempat.
Dua puluh minggu setelah Israel mulai berperang melawan Hamas di Jalur Gaza, badan-badan PBB telah memperingatkan bahwa makanan dan air bersih sangat langka. WFP mengatakan timnya telah melaporkan "tingkat keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Netanyahu Tak Sudi 'Bayar Harga' untuk Bebaskan Sandera di Gaza
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan "membayar harga apa pun" untuk pembebasan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, saat negosiasi sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan mereka.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (21/2/2024), penegasan serupa terlebih dulu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich saat berbicara kepada radio lokal Israel, Kan Radio, pada Selasa (20/2) waktu setempat.
Saat ditanya soal 134 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, Smotrich menyebut bahwa pemulangan mereka "sangat penting" namun dia juga menyatakan bahwa tidak segala cara bisa dilakukan untuk membebaskan mereka.
- AS Veto Lagi Draf Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza
Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai perang Israel-Hamas. Veto tersebut menghalangi permintaan gencatan senjata kemanusiaan segera dan malah mendorong badan beranggotakan 15 negara tersebut untuk menyerukan gencatan senjata sementara terkait dengan pembebasan sandera oleh Hamas.
Tiga belas anggota dewan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang yang disusun Aljazair, sementara Inggris abstain. Ini merupakan veto ketiga Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi sejak dimulainya konflik pada 7 Oktober. AS juga menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen rancangan resolusi pada bulan Desember.
"Pemungutan suara yang mendukung rancangan resolusi ini merupakan dukungan terhadap hak hidup warga Palestina. Sebaliknya, pemungutan suara yang menentang rancangan resolusi ini menyiratkan dukungan terhadap kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang menimpa mereka," kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Rabu (21/2/2024).
(ita/ita)
