Mantan Presiden Honduras Diadili Atas Perdagangan Narkoba di AS

Honduran President Juan Orlando Hernandez speaks at the presidential house in Tegucigalpa, on June 20, 2019. - Thousands of Hondurans blocked streets across the country while looters raided and torched businesses in the capital Wednesday night demanding the resignation of Hernandez as tensions mount over strikes by police and truckers. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP) — Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez (dok. AFP)

New York -

Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, diadili di pengadilan New York, Amerika Serikat (AS), atas dakwaan perdagangan narkoba. Hernandez didakwa memfasilitasi rentetan praktik perdagangan narkoba, termasuk pengiriman 500 ton kokain ke wilayah AS melalui Honduras sejak dua dekade lalu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), Hernandez yang berusia 55 tahun ini diekstradisi ke AS pada April 2022 lalu untuk menjawab tuduhan soal dirinya membantu penyelundupan ratusan ton kokain ke wilayah AS dengan imbalan suap jutaan dolar Amerika dari para sindikat penyelundup narkoba.

Hernandez diadili sendirian di pengadilan federal distrik selatan Manhattan, New York, pada Selasa (20/2) setelah dua terdakwa lainnya, mantan Kepala Kepolisian Honduras Juan Carlos Bonilla dan mantan polisi Mauricio Hernandez, mengaku bersalah atas perdagangan narkoba dalam persidangan beberapa hari terakhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengakuan bersalah kedua mantan pejabat kepolisian Honduras itu, dan kerja sama apa pun dengan otoritas berwenang AS, kemungkinan besar akan menambah tekanan pada Hernandez untuk membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut AS dan juga mengajukan pembelaan.

Saat menjabat Presiden Honduras, Hernandez bekerja secara erat dengan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump dan bahkan menuai pujian dari Washington atas kerja pemerintahannya dalam penyitaan narkoba dan perang melawan kejahatan terorganisir.

"Dia (Hernandez-red) menangkap orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengannya, tapi dia melindungi yang lainnya," ucap mantan agen Otoritas Penegakan Narkoba AS (DEA), Mikel Vigil, kepada AFP.

Hernandez menjabat Presiden Honduras periode tahun 2014-2022, dengan pemerintahannya diwarnai tuduhan korupsi. Oleh jaksa penuntut AS, dia dituduh memfasilitasi penyelundupan sekitar 500 ton kokain -- terutama dari Kolombia dan Venezuela -- ke AS melalui Honduras sejak tahun 2004, jauh sebelum dia menjabat presiden.

Jaksa penuntut AS mengatakan Hernandez mengubah Honduras menjadi "negara narkotika" dengan melibatkan militer, polisi dan warga sipil dalam perdagangan narkoba. Hernandez, menurut dokumen dakwaan AS, menggunakan uang narkoba itu untuk memperkaya dirinya sendiri dan membiayai kampanye politiknya, serta melakukan kecurangan pemilu dalam pilpres tahun 2013 dan 2017.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Beberapa pengedar narkoba mengakui kepada jaksa AS bahwa mereka telah membayar suap kepada orang-orang dekat Hernandez. Pada saat Hernandez meninggalkan jabatannya, agen-agen DEA siap bergerak menangkapnya.

Dia diekstradisi ke AS tak lama setelah menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Presiden Xiomara Castro.

Jika terbukti bersalah atas tiga dakwaan yang dijeratkan terhadapnya -- satu dakwaan konspirasi perdagangan narkoba dan dua dakwaan perdagangan dan kepemilikan senjata, Hernandez terancam hukuman penjara seumur hidup dan bisa mati di balik jeruji besi.

Hernandez bersikeras dirinya tidak bersalah. "Saya adalah korban balas dendam dan konspirasi kejahatan terorganisir dan musuh-musuh politik," tulisnya dalam surat terbuka yang dikirim dari penjara di New York dan dipublikasikan di media sosial X oleh istrinya.

Halaman 1 2

Selanjutnya