Kerusuhan di Port Moresby, Papua Nugini memasuki hari kedua. Pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari. Diketahui kerusuhan dipicu perselisihan gaji tentara dan polisi Papua Nugini, yang berlanjut pada aksi unjuk rasa anarkis.
"Hari ini kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami," ucap Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dalam pengumumannya, seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024).
Marape mengumumkan lebih dari 1.000 tentara siaga untuk 'turun tangan' jika kondisi semakin darurat. Pengerahan militer berdasarkan keputusan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.
Kerusuhan diketahui tak hanya terjadi di Port Moresby, tetapi juga di Kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Ibu Kota. Kerusuhan di Lae terjadi dalam hitungan beberapa jam, usai Port Moresby.
Pasukan pertahanan, sebut Marape, bisa melakukan intervensi untuk mengatasi situasi apa pun yang mungkin muncul di masa depan. Pengerahan militer didasari analisis masyarakat tak puas dan tetap merusuh meski pemerintah telah berjanji memperbaiki kesalahan dalam pemotongan gaji.
4 Kepala Departemen Dinonaktifkan
Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu. Pertama Komisioner Kepolisian, kedua Kepala Personalia.
Ketiga yakni Kepala Keuangan. Dan terakhir adalah Kepala Perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.
15 Orang Tewas, 31 Luka-luka
Komisioner Kepolisian Papua Nugini David Manning, dalam pernyataan pada Kamis (11/1) waktu setempat, melaporkan 15 orang tewas. Korban tewas merupakan total dari korban kerusuhan di Port Moresby dan Lae.
Sementara itu rumah sakit terbesar di Port Moresby melaporkan ada 25 orang mengalami luka tembak. Pihak rumah sakit juga menuturkan ada enam orang lainnya yang luka akibat serangan pisau.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(aud/aud)