.webp)
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby. Penetapan keadaan darurat ini diumumkan setelah sedikitnya 15 orang tewas dalam kerusuhan yang diwarnai aksi penjarahan dan pembakaran.
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), Marape mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara bersiaga untuk "turun tangan jika diperlukan" berdasarkan keputusan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.
Kerusuhan pecah di Port Moresby pada Rabu (10/1) malam waktu setempat setelah sekelompok tentara, polisi dan sipir penjara menggelar unjuk rasa terhadap pemerintah untuk memprotes pemotongan gaji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi di kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby.
"Hari ini kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami," ucap Marape dalam pengumumannya.
Pasukan pertahanan, sebut Marape, bisa melakukan intervensi "untuk mengatasi situasi apa pun yang mungkin muncul di masa depan".
Langkah pemerintah Papua Nugini yang dengan cepat berjanji memperbaiki apa yang disebutnya sebagai "kesalahan" dalam pemotongan gaji itu, dinilai tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas dan terlibat dalam kerusuhan.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu, yakni komisioner kepolisian dan kepala personalia, kepala keuangan dan perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.
Komisioner Kepolisian Papua Nugini David Manning, dalam pernyataan pada Kamis (11/1) waktu setempat, melaporkan bahwa sedikitnya 15 orang tewas akibat kerusuhan di Port Moresby dan Lae.
Rumah sakit terbesar di Port Moresby melaporkan pihaknya merawat 25 orang yang mengalami luka tembak dan enam orang lainnya yang luka-luka akibat serangan pisau.
