.webp)
Israel mengusir warga Jalur Gaza dari tanah airnya. Warga Gaza diminta angkat kaki pindah tempat hidup. Arab Saudi mengecam seruan Israel.
Mayoritas penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah hampir tiga bulan pertempuran antara Hamas dan Israel. Mereka terpaksa hijrah dan berharap dapat kembali lagi, entah kapan, ke rumah mereka yang lulu lantak diserang tentara Zionis.
Seperti dilansir AFP, Rabu (3/1/2024), seruan kontroversial itu dilontarkan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ben-Gvir yang dikenal selalu membela Yahudi radikal ini menyerukan, pada Senin (1/1) waktu setempat, agar Israel mempromosikan "solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza".
Ben-Gvir berargumen bahwa kepergian warga Palestina dan pembangunan kembali permukiman Israel merupakan "solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi".
"Ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan proyek yang mendorong warga Gaza untuk beremigrasi ke negara-negara di seluruh dunia," cetus Ben-Gvir saat berbicara dalam rapat partai ultranasionalis Otszma Yehudit yang dipimpinnya.
 Itamar Ben Gvir, a new minister of national security, attends a cabinet meeting in Jerusalem Thursday, Dec. 29, 2022. (AP Photo/Ariel Schalit, Pool) Foto: AP Photo/Ariel Schalit, Pool |
Seruan Ben-Gvir itu disampaikan sehari setelah Smotrich, yang menjabat Menteri Keuangan Israel, juga menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Jalur Gaza. Smotrich bahkan mencetuskan agar Israel "mendorong" sekitar 2,4 juta warga Palestina untuk meninggalkan wilayah Jalur Gaza.
Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.
"Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda," katanya.
Simak Video 'Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza':
Selanjutnya, Arab Saudi kecam:
Arab Saudi kecam
Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
Kerajaan Arab Saudi menyatakan "kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).
 A Saudi Arabian flag flies on Saudi Arabia's consulate in Istanbul on October 4, 2018. - Jamal Khashoggi, a veteran Saudi journalist who has been critical towards the Saudi government has gone missing after visiting the kingdom's consulate in Istanbul on October 2, 2018, the Washington Post reported. (Photo by OZAN KOSE / AFP) Foto: AFP/OZAN KOSE |
Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi "kegigihan" pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.
Sebelumnya, reaksi keras terhadap seruan kedua menteri Israel itu disampaikan oleh AS, yang merupakan sekutu Tel Aviv.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menegaskan bahwa Washington "menolak pernyataan baru-baru ini dari Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang menganjurkan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza".
"Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab," sebut Miller dalam pernyataannya mewakili otoritas AS.
Selanjutnya, PBB geram:
PBB geram
Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan bahwa dia sangat terganggu setelah komentar pejabat senior Israel yang menyerukan warga Palestina untuk meninggalkan Gaza. Pemindahan paksa dinilai melanggar hukum internasional.
"Sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel tentang rencana pemindahan warga sipil dari Gaza ke negara ketiga," tulis Turk di X, dilansir AFP, Jumat (5/1/2023).
Ia menambahkan bahwa "hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi atau deportasi dari wilayah pendudukan."
Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum secara resmi mengusulkan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah tersebut sejak perang pecah pada bulan Oktober.
