Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
Kerajaan Arab Saudi menyatakan "kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).
Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi "kegigihan" pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awal pekan ini, dua Menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir membuat pernyataan yang menganjurkan permukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.
Smotrich, seorang menteri sayap kanan Israel, mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer.
Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.
"Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda," katanya.
Simak Video 'Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza':
Komentar Smotrich disusul dengan pernyataan serupa dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Meskipun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengumumkan rencana apa pun mengenai masa depan sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut, Ben Gvir mengatakan "kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza."
Pemerintah AS juga mengecam pernyataan menteri-menteri Israel tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengecam para menteri tersebut dengan mengatakan bahwa "retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab."