Menhan-Menkeu Israel Cekcok Soal Pendapatan Pajak Otoritas Palestina

Israeli Defence Minister Yoav Gallant attends a joint press conference with German Defence Minister Boris Pistorius (not pictured) in Berlin, Germany, September 28, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo Acquire Licensing Rights — Menhan Israel Yoav Gallant (dok. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo Acquire Licensing Rights)

Tel Aviv -

Cekcok terjadi antara Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel soal pendapatan pajak Tepi Barat yang harus ditransfer ke Otoritas Palestina.

Menkeu Israel Bezalel Smotrich memutuskan, pada awal pekan ini, untuk membekukan transfer pendapatan pajak sebesar US$ 188 juta (Rp 2,9 triliun) setiap bulannya kepada Otoritas Palestina (PA), menyusul keengganan Otoritas Palestina untuk mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (2/11/2023), Menhan Israel Yoav Gallant pada Rabu (31/10) menyerukan agar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Tel Aviv atas nama Palestina di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki itu, harus ditransfer atau dicairkan tanpa penundaan apa pun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara Israel berkepentingan untuk menjaga stabilitas di Yudea dan Samaria, selalu dan terutama pada masa-masa seperti ini," sebut Gallant dalam pernyataannya, menggunakan istilah yang digunakan banyak orang Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Situasi di Tepi Barat ikut memanas sejak Israel menyatakan perang melawan Hamas di Jalur Gaza sekitar tiga pekan lalu. Gallant menilai dana pendapatan pajak itu penting untuk mencegah situasi memburuk di Tepi Barat.

"Dana tersebut harus segera ditransfer agar bisa digunakan oleh mekanisme operasional Otoritas Palestina dan oleh sektor-sektor Otoritas Palestina yang menangani pencegahan terorisme," cetusnya.

"Saya pikir sudah sepantasnya kita mempertahankan keputusan kabinet seperti yang diputuskan beberapa hari lalu," tegas Gallant dalam pernyataannya.

Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara, Kementerian Keuangan Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan kepada Otoritas Palestina, yang memimpin pemerintahan terbatas di Tepi Barat. Namun demikian, selalu ada perselisihan soal perjanjian tersebut.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich attends an inauguration event for Israel's new light rail line for the Tel Aviv metropolitan area, in Petah Tikva, Israel, August 17, 2023. REUTERS/Amir Cohen/File Photo Acquire Licensing Rights

Menkeu Israel Bezalel Smotrich Foto: REUTERS/Amir Cohen/File Photo Acquire Licensing Rights

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Smotrich yang dinaungi partai nasionalis religius garis keras dan mendapat dukungan kuat dari kalangan pemukim Yahudi di Tepi Barat tersebut, merespons seruan Gallant dengan menyebutnya membuat 'kesalahan serius' dengan menuntut pencairan dana itu.

Smotrich juga menegaskan dirinya tetap menentang pembayaran dana pendapatan pajak terhadap Otoritas Palestina, yang akan digunakan untuk membayar gaji sektor publik dan pengeluaran pemerintah lainnya. Dia bahkan menuduh warga Palestina di Tepi Barat mendukung serangan Hamas terhadap Israel awal bulan ini.

"Saya tidak berniat membiarkan Negara Israel membiayai musuh-musuh kita di Yudea dan Samaria yang mendukung terorisme Hamas dan mendanai teroris 7/10 yang membunuh dan membantai kita," sebutnya.

Kedua menteri itu sempat terlibat perselisihan pada awal tahun ini, ketika Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memecat Gallant karena penolakannya terhadap rencana pemerintah Israel merombak sistem peradilan, sebelum membatalkan keputusan itu usai ditentang publik secara besar-besaran.

Sementara itu, diketahui bahwa pendapatan pajak, atau yang disebut sebagai maqasa oleh Palestina dan Israel, dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina atas impor dan ekspor Palestina. Israel, sebagai imbalannya, mendapatkan komisi sebesar 3 persen dari jumlah pendapatan yang dikumpulkan.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan itu diperkirakan mencapai sekitar US$ 188 juta setiap bulan, dan menjadi sumber pendapatan utama bagi Otoritas Palestina.

Halaman 1 2

Selanjutnya