Washington DC -
Amerika Serikat (AS) menegaskan Hamas tidak bisa dibiarkan mempertahankan kendali atas Jalur Gaza, yang dilanda krisis kemanusiaan akibat gempuran Israel. Washington menilai bahwa menempatkan Hamas sebagai pemimpin Jalur Gaza akan menjadi masalah, usai serangan yang menewaskan 1.400 orang di Israel.
AS dan sekutu-sekutu, serta mitranya, sedang mendiskusikan beberapa opsi untuk Jalur Gaza pascaperang.
Seperti dilansir Al Jazeera dan Anadolu Agency, Kamis (2/11/2023), juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan AS belum mengetahui siapa yang akan terpilih untuk mengambil alih kendali atas Jalur Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sebut Kirby, Washington bekerja sama dengan mitra-mitra regional untuk membuat sebuah rencana.
"Kami meyakini bahwa Hamas tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza. Mereka tidak bisa," ucap Kirby dalam pernyataannya kepada wartawan, seperti dilansir Reuters.
"Apa yang terjadi setelah konflik, kami belum memiliki semua jawabannya, namun kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di kawasan tersebut untuk mengeksplorasi seperti apa tata kelola pemerintahan di Gaza untuk jangka panjang," sebutnya.
Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina tahun 2006 lalu, yang memicu perebutan kekuasaan dengan kelompok Fatah, saingan utamanya, yang mendominasi Otoritas Palestina. Hal itu mendorong Hamas untuk mengambil alih kekuasaan atas Jalur Gaza pada tahun 2007 lalu hingga saat ini.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Kirby dalam pernyataannya menyebut bahwa Hamas tidak mewakili warga Palestina yang ada di Jalur Gaza. Dia mencetuskan bahwa pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan memperhatikan aspirasi warga Palestina yang pantas memimpin Jalur Gaza di masa depan.
"Apa pun itu, tidak bisa Hamas, dan itu harus pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan aspirasi rakyat Gaza, warga Palestina di Gaza, pada intinya, sebagai landasan, karena begitu banyak dari mereka, mereka tidak berkaitan dengan Hamas," tegasnya.
"Hamas tidak mewakili mereka. Kami tidak memiliki jawaban-jawaban tersebut, namun saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada diri kami sendiri dan mitra-mitra kami, dan kami sedang berusaha melakukan upaya besar untuk memikirkan Gaza pascakonflik, dan seperti apa bentuknya," jelas Kirby dalam pernyataannya.
Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal apakah AS berencana mengirim pasukan ke Jalur Gaza sebagai penjaga perdamaian jika Hamas disingkirkan dari daerah kantong Palestina itu, Kirby memberikan jawaban tegas.
"Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza baik sekarang atau pun di masa depan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menuturkan bahwa pemerintah Washington dan beberapa negara lainnya sedang mempertimbangkan 'berbagai kemungkinan permutasi' untuk masa depan Jalur Gaza, jika Hamas sepenuhnya disingkirkan dari kekuasaan.
Blinken, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, mengatakan kepada Komite Alokasi Senat yang menggelar rapat pada Selasa (31/10) waktu setempat, bahwa status quo Hamas yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza tidak bisa dilanjutkan. Di sisi lain, ujar Blinken, Israel juga tidak ingin menguasai Jalur Gaza.
Blinken mengatakan bahwa terdapat 'berbagai kemungkinan permutasi yang saat ini kami amati dengan cermat, seperti halnya negara-negara lainnya'. Permutasi bisa juga berarti perubahan susunan.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
