Mengemuka Kritik Usai India Berencana Ganti Nama

Pemerintah India ingin mengubah nama resmi negaranya menjadi Bharat. Rencana pergantian nama India ke Bharat itu menuai kritik dari oposisi Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), Modi kemungkinan akan mengajukan resolusi pergantian nama negara dalam sidang khusus parlemen yang digelar dua pekan mendatang. Rencana pergantian nama resmi India itu terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India, Droupadi Murmu, menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.

Pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.

"Jadi berita itu memang benar," ucap Ramesh dalam pernyataan via media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.

"Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'," sambungnya.

Dia juga bicara soal pasal di dalam konstitusi India. Dia mengatakan Bharat merupakan persatuan negara-negara.

"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara. Namun sekarang bahkan 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," sebut Ramesh.

Sebagai informasi, nama Bharat bukanlah nama baru karena Konstitusi India telah sejak lama menyebutkan dua nama, yakni 'India' dan 'Bharat'. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas berbunyi: "India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara."

Draf pasal 1 Konstitusi India itu diadopsi sejak 18 September 1949 dan menjadi pernyataan paling penting yang menetapkan nama resmi negara tersebut.

Didukung Partai Berkuasa

Rencana pergantian nama resmi India menjadi Bharat itu didukung Partai Bharata Janata (BJP) yang kini berkuasa dan menaungi PM Modi. Beberapa pemimpin BJP, termasuk Kepala Menteri Assam Himantan Biswa Sarma, ramai-ramai menyatakan dukungannya.

"REPUBLIK BHARAT -- senang dan bangga bahwa peradaban kita maju dengan berani menuju AMRIT KAAL," tulis Sarma dalam postingan media sosial X.

Menteri Pendidikan Bharmendra Pradhan juga menyatakan dukungannya. Dia juga membagikan foto undangan makan malam KTT G20.

Selain itu, Anggota parlemen Rajya Sabha atau majelis tinggi parlemen India, Nares Bansal, dari BJP telah mengajukan usulan pergantian nama resmi dalam sidang Majelis Tinggi Parlemen baru-baru ini. Dia menyebut nama 'India' merupakan simbol 'perbudakan kolonial' dan 'harus dihapus dari Konstitusi'.

"Inggris mengubah nama Bharat menjadi India. Berdasarkan Pasal 1, Konstitusi menyatakan: 'India, yang adalah Bharat'. Negara kita telah dikenal dengan nama 'Bharat' selama ribuan tahun, itu adalah nama kuno negara ini dan ditemukan dalam teks Sanskerta kuno," sebut Bansal seperti dikutip ANI.

"Nama 'India' diberikan oleh kolonial Raj dan dengan demikian, merupakan simbol perbudakan. Nama India harus dihapus dari Konstitusi," cetusnya.

Perdebatan soal perubahan nama resmi India ini mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Para politisi BJP berulang kali menyebut nama 'India' merupakan sisa-sisa kolonial. Upaya mengubah nama resmi India itu dianggap sebagai provokasi terhadap blok oposisi tersebut.

Partainya Modi telah lama mencoba menghapus nama-nama yang berkaitan dengan masa lalu Kesultanan Mughal dan kolonial di India. Tahun 2015 lalu, pemerintahan Modi mengubah nama ruas Jalan Auranzeb yang terkenal di New Delhi.

Nama jalan itu sebenarnya dinamai sesuai nama raja Mughal. Nama jalan itu kemudian diubah menjadi Jalan Dr APJ Abdul Kalam setelah mendapat protes dari para pemimpin BJP.

Tahun lalu, pemerintahan Modi juga mengganti nama jalanan era kolonial di jantung kota New Delhi yang biasa digunakan untuk parade militer seremonial. Pemerintahan Modi mengatakan bahwa perubahan nama menjadi upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu di India.

Tuai Kritikan

Rencana pergantian nama India menjadi Bharat itu juga menuai kritikan. Salah satunya dari ketua nasional Partai Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, yang juga menjabat sebagai Kepala Menteri New Delhi.

"Akankah BJP mengganti 'Bharat' dengan nama lainnya, jika aliansi INDIA berganti nama menjadi Bharat? Jika aliansi beberapa partai menjadi 'India', apakah mereka akan mengubah nama negaranya? Negara ini milik 1,4 miliar orang, bukan milik sebuah partai," ujar Kejriwal dalam kritikannya.

"Mari kita asumsikan jika aliansi 'India' mengganti nama menjadi 'Bharat', apakah mereka akan mengganti nama Bharat menjadi BJP? Lelucon macam apa ini? BJP berpikir jumlah suara mereka akan berkurang, jadi mereka harus mengganti nama Bharat," sindirnya.

Kritikan lainnya datang dari pemimpin senior Trinamool Congress yang merupakan salah satu partai politik berpengaruh di Benggala Barat, Abhishek Banerjee. Dia menuduh perdebatan 'India versus Bharat' sengaja diatur oleh BJP untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak di masyarakat.

"INDIA vs BHARAT hanyalah pengalihan yang diatur oleh BJP. Mari kita langsung saja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas meroketnya harga-harga, inflasi yang merajalela, ketegangan komunal, pengangguran, sengketa perbatasan dan retorika kosong mereka soal Mesin Ganda dan Nasionalisme. #StayFocused," ujar Banerjee yang menjabat sebagai Sekjen Trinamool Congress dalam pernyataan via media sosial X.

Kepala Menteri Benggala Barat, Mamata Banerjee, secara terpisah, mempertanyakan perlunya 'hanya menggunakan nama Bharat secara tiba-tiba'. Dia menegaskan dunia mengenal negaranya sebagai India.

Selain itu, Kepala Menteri Karnataka Siddaramaiah menuduh BJP sengaja memancing masalah emosional menjelang pemilu. Dia mengatakan nama India tak perlu diubah.

"Negara ini dikenal dengan nama India sejak kita mengadopsi Konstitusi pada tahun 1950. Tidak perlu mengubahnya sekarang," tegasnya.

Senada dengan Siddaramaiah, Wakil Kepala Menteri Karnataka DK Shivakumar mengkritik pergantian nama India menjadi Bharat tidak ada gunanya. Dalam kritikannya, Shivakumar menyindir pemerintahan BJP soal janji-janji untuk rakyat yang belum dipenuhi.

"Mengubah negara, dan bukan mengubah nama, itu yang penting. Harus ada perubahan di India. Apa yang mereka sebut sebagai 'Bharat', harus ada perubahan di dalam Bharat itu," cetusnya.

"Apa yang akan Anda dapatkan dengan mengganti nama? Apakah ada perubahan dalam kondisi hidup Anda? Apakah penghasilan Anda berlipat ganda? Apakah ada perkembangan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda mendapatkan pekerjaan?" imbuh Shivakumar.

Anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor juga mengkritik rencana penggantian nama India menjadi Bharat. Dia mengatakan India memiliki nilai yang tak terhitung besarnya.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India sebagai 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang nama 'India', yang memiliki nilai merek tak terhitung besarnnya selama berabad-abad," ujar Tharoor dalam kritikannya.

Dia menyatakan masyarakat India harus 'terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim atas sebuah nama yang memiliki sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia'.