Pemerintah India ingin mengubah nama resmi negaranya menjadi Bharat. Rencana pergantian nama India ke Bharat itu menuai kritik dari oposisi Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.
Dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), Modi kemungkinan akan mengajukan resolusi pergantian nama negara dalam sidang khusus parlemen yang digelar dua pekan mendatang. Rencana pergantian nama resmi India itu terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India, Droupadi Murmu, menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.
Pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.
"Jadi berita itu memang benar," ucap Ramesh dalam pernyataan via media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.
"Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'," sambungnya.
Dia juga bicara soal pasal di dalam konstitusi India. Dia mengatakan Bharat merupakan persatuan negara-negara.
"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara. Namun sekarang bahkan 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," sebut Ramesh.
Sebagai informasi, nama Bharat bukanlah nama baru karena Konstitusi India telah sejak lama menyebutkan dua nama, yakni 'India' dan 'Bharat'. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas berbunyi: "India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara."
Draf pasal 1 Konstitusi India itu diadopsi sejak 18 September 1949 dan menjadi pernyataan paling penting yang menetapkan nama resmi negara tersebut.
Didukung Partai Berkuasa
Rencana pergantian nama resmi India menjadi Bharat itu didukung Partai Bharata Janata (BJP) yang kini berkuasa dan menaungi PM Modi. Beberapa pemimpin BJP, termasuk Kepala Menteri Assam Himantan Biswa Sarma, ramai-ramai menyatakan dukungannya.
"REPUBLIK BHARAT -- senang dan bangga bahwa peradaban kita maju dengan berani menuju AMRIT KAAL," tulis Sarma dalam postingan media sosial X.
Menteri Pendidikan Bharmendra Pradhan juga menyatakan dukungannya. Dia juga membagikan foto undangan makan malam KTT G20.
Baca juga: India Berencana Ganti Nama Resmi, Jadi Apa? |
Selain itu, Anggota parlemen Rajya Sabha atau majelis tinggi parlemen India, Nares Bansal, dari BJP telah mengajukan usulan pergantian nama resmi dalam sidang Majelis Tinggi Parlemen baru-baru ini. Dia menyebut nama 'India' merupakan simbol 'perbudakan kolonial' dan 'harus dihapus dari Konstitusi'.
"Inggris mengubah nama Bharat menjadi India. Berdasarkan Pasal 1, Konstitusi menyatakan: 'India, yang adalah Bharat'. Negara kita telah dikenal dengan nama 'Bharat' selama ribuan tahun, itu adalah nama kuno negara ini dan ditemukan dalam teks Sanskerta kuno," sebut Bansal seperti dikutip ANI.
"Nama 'India' diberikan oleh kolonial Raj dan dengan demikian, merupakan simbol perbudakan. Nama India harus dihapus dari Konstitusi," cetusnya.
Perdebatan soal perubahan nama resmi India ini mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(haf/haf)