Nyaris Semua Gubernur di Tepi Barat dan Gaza Dipecat

Nyaris Semua Gubernur di Tepi Barat dan Gaza Dipecat

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Agu 2023 05:40 WIB
Palestinian Authority President Mahmud Abbas gestures during a meeting with the Revolutionary Council of his ruling Fatah party on June 16, 2015 in the West Bank city of Ramallah. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI
Mahmoud Abbas. (Abbas Momani/AFP)
Jakarta -

Sebagian besar gubernur di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dipecat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Lantas apa alasan di balik pemecatan besar-besaran itu?

Dilansir Middle East Monitor dan Associated Press, Jumat (11/8/2023), pemecatan besar-besaran ini merespons tuntutan lama untuk perombakan politik di tengah rasa frustrasi yang meluas terhadap Otoritas Palestina.

Pemecatan itu melalui dekrit kepresidenan yang diterbitkan Abbas pada Kamis (10/8) waktu setempat. Isi dekrit tersebut adalah memberhentikan 12 gubernur di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di Jalur Gaza, Gubernur Gaza Utara, Gubernur Gaza, Gubernur Khan Yunis dan Gubernur Rafah diberhentikan berdasarkan dekrit kepresidenan," demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Di Tepi Barat, Abbas memerintahkan pemberhentian gubernur delapan provinsi, yakni Gubernur Jenin, Gubernur Nablus, Gubernur Qalqilya, Gubernur Tulkarem, Gubernur Bethlehem, Gubernur Hebron, Gubernur Tubas dan Gubernur Jericho.

ADVERTISEMENT

Artinya, hanya tiga wilayah, termasuk Ramallah yang menjadi pusat Otoritas Palestina, yang tetap mempertahankan gubernur mereka.

Menurut kantor berita WAFA, Abbas juga merilis dekrit kepresidenan untuk membentuk sebuah komite yang berhak memilih calon gubernur yang bersangkutan dan merekomendasikan para calon gubernur itu kepada Presiden Palestina untuk keputusan akhir.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Simak Video: Jokowi Bertemu Sekjen OKI, Bahas Isu Pembakaran Al-Qur'an-Palestina

[Gambas:Video 20detik]




Gelombang Kekerasan oleh Militansi

Pemberhentian para gubernur ini terjadi setelah pergolakan terjadi di beberapa wilayah, seperti Nablus, Jenin dan Tulkarum, yang baru-baru ini dilanda gelombang kekerasan oleh militansi Palestina yang merusak kepemimpinan Otoritas Palestina.

Meskipun para gubernur wilayah Palestina mengatakan mereka telah memperkirakan adanya perombakan selama bertahun-tahun karena tuntutan perubahan yang meningkat, namun masih banyak yang menyebut dekrit pada Kamis (10/8) itu mengejutkan mereka.

Meskipun demikian, tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan Presiden Palestina itu, yang pemerintahannya menjadi semakin otokratis dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya bisa memahami betapa pentingnya 'darah segara'. Ini merupakan keputusan presiden dan bahkan jika kami tidak memahami semua alasannya, kami akan mematuhinya," ucap Gubernur Jerico dan Lembah Yordani, Jihad Abu al-Assal dalam tanggapannya.

Perombakan politik ini dilakukan ketika Partai Fatah yang beraliran nasionalis sekuler, yang menjalankan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional, menghadapi kritis yang semakin meningkat, baik internal maupun eksternal.

Sementara rakyat Palestina sendiri tidak memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam pemilu nasional sejak tahun 2006. Masa jabatan empat tahun yang dipegang Abbas secara teknis berakhir pada tahun 2009 lalu.

Halaman 2 dari 2
(lir/lir)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads