Saat Putin Teken Aturan Warga Tolak Wamil Bisa Jadi Buronan

Saat Putin Teken Aturan Warga Tolak Wamil Bisa Jadi Buronan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 16 Apr 2023 04:22 WIB
Russias President Vladimir Putin, Defence Minister Sergei Shoigu and head of the Russian navy Admiral Nikolai Yevmenov attend a parade marking Navy Day in Saint Petersburg, Russia July 31, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)
Moskow -

Sejumlah warga Rusia sempat menghindar saat akan dikirim berperang ke Ukraina. Pemerintah Rusia pun menerbitkan aturan untuk mengantisipasi warga yang menolak berperang.

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang (UU) baru untuk mempersulit warga Rusia yang menghindari panggilan wajib militer (wamil) atau mobilisasi militer. UU itu mengatur sistem pendaftaran elektronik untuk wajib militer.

Seperti dilansir CNN, Sabtu (15/4/2023), sistem baru ini mengirimkan surat panggilan wajib militer ke portal pemerintah daerah yang disebut GosUslugi. Dengan aturan baru ini, sebuah panggilan wajib militer dianggap telah terkirim saat surat panggilan itu muncul di portal pemerintah daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sistem sebelumnya, surat panggilan wajib militer hanya akan dianggap sah jika dikirimkan secara manual dan dalam bentuk fisik, serta telah ditandatangani oleh penerimanya.

Warga Menghindar Wamil Jadi Buronan

UU baru ini juga memungkinkan setiap warga yang mengabaikan panggilan wajib militer online untuk ditetapkan secara hukum sebagai buronan sepekan usai pengabaian itu. Dengan status itu, mereka akan dilarang meninggalkan Rusia dan aset-aset mereka akan dibekukan.

ADVERTISEMENT

Selama mobilisasi parsial diberlakukan pada September tahun lalu, banyak pria Rusia menghindari panggilan wajib militer dengan meninggalkan alamat terdaftar mereka, tidak menandatangani surat panggilan wajib militer dan memperingatkan keluarga serta rekan kerja mereka agar melakukan hal yang sama untuk mereka.

Rusia merayakan hari kemenangan atas Nazi Jerman pada 1945. Perayaan yang dimeriahkan dengan parade militer itu juga dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.Perayaan hari kemenangan Rusia atas Nazi Jerman pada 1945 yang digelar beberapa waktu laluyang dimeriahkan dengan parade militer dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Diberlakukannya UU baru yang disetujui parlemen pada Rabu (12/4) lalu ini memicu kekhawatiran bahwa akan ada lebih banyak warga yang dimobilisasi untuk bertempur di Ukraina nantinya.

Kremlin dalam penjelasannya menyebut UU baru itu sebagai perampingan biasa terhadap proses wajib militer dua tahunan yang berlaku di Rusia.

Namun sejumlah warga Rusia meragukan penjelasan Kremlin itu, dengan beberapa menuturkan kepada CNN bahwa langkah semacam itu sama saja menciptakan dasar baru untuk memaksa warga Rusia berperang di Ukraina.

"Saya tidak mempercayai sepatah kata pun soal ini," ucap Alexey (41) yang berprofesi sebagai pengacara di Moskow.

Meskipun Alexey tidak masuk dalam rentang usia resmi untuk mobilisasi militer, dia menilai Kremlin tidak akan berpegang teguh pada pedomannya sendiri ketika merekrut tentara untuk wajib militer.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Rusia Uji Tembak Rudal Balistik Antarbenua':

[Gambas:Video 20detik]



"Sekarang akan jauh lebih mudah untuk memobilisasi saya, mengingat betapa digitalnya kehidupan di Moskow," imbuhnya.

"Ini mungkin merupakan upaya untuk menghindari aksi perburuan besar-besaran yang mereka lakukan sebelumnya, yang memicu begitu banyak kepanikan," sebut seorang warga Rusia lainnya bernama Artem (25).

Dia mengaku menghindari mobilisasi militer pada September lalu meskipun menerima surat panggilan.

Cerita lainnya, Adam Kalinin--bukan nama aslinya--pindah ke tengah hutan untuk menghindari mobilisasi militer ke Ukraina. Adam pernah disanksi denda dan ditahan 2 pekan karena memasang poster penolakan perang di apartemennya.

Pernah juga ada 1.300 orang ditangkap karena memprotes kebijakan mobilisasi 300.000 tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Warga Rusia juga ada yang keluar negaranya demi menghindari dikirim ke medan perang.

Halaman 2 dari 2
(jbr/jbr)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads