Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menangguhkan reformasi peradilan yang terus didorong oleh pemerintahannya, setelah aksi mogok massal terjadi menyusul ratusan ribu orang yang berunjuk rasa menentang perombakan itu.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/3/2023), rencana pemerintahan Netanyahu menyerahkan kontrol penunjukan yudisial pada eksekutif pemerintahan dan memberikan parlemen wewenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung menuai salah satu krisis dalam negeri terbesar dalam sejarah Israel.
Pada Senin (27/3) malam, Netanyahu mengumumkan penangguhan reformasi peradilan itu hingga parlemen Israel kembali bersidang usai libur Paskah dan Hari Kemerdekaan bulan depan. Netanyahu mengatakan bahwa krisis yang terjadi mengharuskan semua pihak bertindak secara bertanggung jawab.
"Masyarakat Israel berada di jalur benturan berbahaya. Kita semua berada di tengah krisis yang membahayakan persatuan mendasar yang ada di antara kita," ucap Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan televisi setempat.
Saat pengumuman penangguhan disampaikan, kerumunan massa berkumpul di Yerusalem dan Tel Aviv, termasuk unjuk rasa tandingan oleh pendukung reformasi peradilan itu. Kehadiran dua kubu demonstran itu memicu kekhawatiran terjadi kekerasan lebih lanjut, namun untungnya aksi berlangsung tanpa kekerasan besar.
Netanyahu dan para pendukungnya menyebut reformasi peradilan itu akan memastikan keseimbangan yang tepat antara pemerintah terpilih dan otoritas peradilan. Ditegaskan juga bahwa reformasi itu tidak akan membahayakan hak-hak individu dan kaum minoritas di Israel.
Selama berbulan-bulan, ratusan ribu demonstran turun ke jalanan Tel Aviv, Yerusalem dan kota-kota lainnya untuk memprotes reformasi peradilan, yang menurut para pengkritik, akan menghancurkan sistem check-and-balance yang melindungi demokrasi di Israel.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Massa Menyemut di Tel Aviv Buntut Pemecatan Menhan Israel':
(nvc/ita)