Anwar Ibrahim Bongkar soal Rp 2 Ribu T Lebih, Darah Muhyiddin Mendidih

Anwar Ibrahim Bongkar soal Rp 2 Ribu T Lebih, Darah Muhyiddin Mendidih

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 20:01 WIB
(FILES) In this file photo taken on March 9, 2020, Malaysias Prime Minister Muhyiddin Yassin unveils his new cabinet at the Prime Ministers Office in Putrajaya. - The biggest party in Malaysias ruling coalition said July 8, 2021 it was withdrawing support for the embattled prime minister and urged him to step down to make way for a new leader. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)
Muhyiddin Yassin, mantan PM Malaysia (AFP/MOHD RASFAN)

Anwar Ibrahim merasa tertantang

Merespons kemarahan Muhyiddin, Anwar Ibrahim malah merasa tertantang. Dia tidak segan-segan membawa isu ini ke tingkat yang lebih serius.

"Saya ingin mengingatkan Muhyiddin untuk tidak menantang saya karena jelas ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi," ujar Anwar dalam pernyataan terbaru kepada wartawan setempat, dilansir The Star, Selasa (6/12/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyatakan duit RM 600 miliar atau Rp 2 triliun lebih itu didapat dari penyimpangan perusahaan-perusahaan yang terlibat mark-up proyek di era Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Malaysia kemarin. Namun, Anwar tidak menyebut nama perusahaan-perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, Anwar menyatakan bahwa meskipun niatnya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, persoalan itu perlu ditanggapi karena dirinya ditantang.

ADVERTISEMENT
Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim speaks at a press conference at the prime minister's office in Putrajaya, Malaysia, Friday, Dec. 2, 2022. New Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said Friday he will also serve as finance minister as he unveiled a leaner Cabinet with many new faces in his unity government. (AP Photo/Vivian Loo)Anwar Ibrahim (AP Photo/Vivian Loo)

Dia menyebut ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim mereka bersih. "Namun, mereka tidak demikian, karena ditemukan adanya persetujuan yang dilakukan tanpa mematuhi regulasi," ujar Anwar.

"Ini mencakup persetujuan yang dibuat selama perintah pengendalian pergerakan," imbuhnya, merujuk pada kebijakan pandemi virus Corona (COVID-19) pada era pemerintahan Muhyiddin.

Diketahui bahwa ada seruan untuk dibentuknya Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) untuk menyelidiki pengeluaran pemerintahan selama pandemi Corona, saat Malaysia masih dipimpin Muhyiddin sebagai PM.


(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads