Teheran -
Otoritas Iran membubarkan polisi moral setelah unjuk rasa yang dipicu kematian Mahsa Amini terus meluas selama dua bulan terakhir. Pembubaran polisi moral itu disampaikan oleh Jaksa Agung Iran dalam pernyataan pada Minggu (4/12) waktu setempat.
Seperti dilansir AFP dan CNN, Senin (5/12/2022), kematian Amini (22) pada 16 September lalu, atau beberapa hari setelah dia ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian untuk perempuan, terutama pemakaian hijab, telah memicu aksi protes di berbagai wilayah yang terus berlanjut hingga kini.
Unjuk rasa yang kebanyakan dipimpin kaum wanita itu disebut 'kerusuhan' oleh otoritas Iran. Para demonstran wanita ramai-ramai mencopot dan membakar hijab yang mereka kenakan, dengan demonstran lainnya meneriakkan slogan antipemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi itu juga mendorong semakin banyak perempuan Iran yang tidak mematuhi aturan hijab, terutama di beberapa bagian wilayah Teheran.
Dalam pernyataan pada Minggu (4/12) waktu setempat, Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri mengumumkan pembubaran polisi moral ketika ditanya wartawan apakah polisi moral telah dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah konferensi keagamaan setempat.
"Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan. Itu telah dihapuskan dari tempat yang sama itu diluncurkan," tegas Montazeri dalam pernyataan yang dikutip kantor berita ISNA.
"Tentu saja, kehakiman akan terus memantau perilaku masyarakat," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Aksi Solidaritas Fans Iran Jelang Laga Lawan AS di Piala Dunia 2022':
[Gambas:Video 20detik]
Langkah itu mencerminkan konsesi langka dari otoritas Iran terhadap gerakan protes oleh rakyatnya. Di sisi lain, otoritas Iran tampaknya mengakui dampak demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi-sanksi Amerika Serikat (AS).
"Cara terbaik untuk menghadapi kerusuhan adalah ... memperhatikan tuntutan nyata rakyat," ucap juru bicara dewan presidium parlemen Iran, Seyyed Nezamoldin Mousavi, merujuk pada 'mata pencaharian dan ekonomi'.
Kabar pembubaran polisi moral itu disambut skeptisisme oleh sejumlah warga Iran di media sosial. Beberapa warga menyuarakan kekhawatiran bahwa peran polisi moral akan diambil alih oleh sebuah unit baru.
Diketahui bahwa polisi moral, atau yang secara resmi disebut sebagai Gasht-e Ershad atau 'Patroli Bimbingan', dibentuk untuk 'menyebarkan budaya kesopanan dan hijab' di Iran di bawah kepemimpinan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.
Unit itu dibentuk oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi.
Polisi moral memulai patrolinya tahun 2006 untuk menegakkan aturan berpakaian yang juga mewajibkan perempuan untuk mengenakan pakaian panjang dan melarang celana pendek, jeans robek dan pakaian lainnya yang dianggap tidak sopan.
Secara terpisah, media pemerintah Iran, Al-Alam, yang dikutip CNN dengan keras membantah pernyataan Montazeri tersebut. Ditegaskan Al-Alam bahwa Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi polisi moral, bukan otoritas kehakiman.
"Tidak ada pejabat Republik Iran yang mengatakan bahwa Patroli Bimbingan (polisi moral-red) telah ditutup," tegas Al-Alam dalam laporannya pada Minggu (4/12) sore waktu setempat.
CNN telah menghubungi Kementerian Dalam Negeri Iran, namun belum mendapatkan jawaban.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
