.webp)
Militer China menyatakan telah mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) yang disebut 'secara ilegal menyusup' ke perairan dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa di Laut China Selatan. Beijing menegaskan penyusupan semacam itu melanggar kedaulatan wilayahnya.
"Tindakan militer AS secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan China," tegas juru bicara Komando Zona Selatan pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Tian Junli, seperti dilansir Associated Press, Selasa (29/11/2022).
Kapal perang AS yang dipersoalkan China merupakan jenis kapal jelajah rudal yang bernama USS Chancellorsville. Kapal perang AS tersebut diketahui baru-baru ini berlayar melintasi perairan Selat Taiwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum ada tanggapan resmi dari militer AS terkait hal ini.
Lebih lanjut, Tian menyebut penyusupan oleh kapal perang AS itu menunjukkan bahwa Washington DC benar-benar merupakan 'pemicu risiko keamanan' di Laut China Selatan.
"Bukti kuat lainnya untuk hegemoninya (AS-red) dalam navigasi dan militerisasi Laut China Selatan," sebut Tian.
Ditegaskan militer China bahwa pasukannya akan tetap waspada.
China diketahui mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan dan itu menjadi salah satu dari banyak titik pemicu ketegangan dalam hubungannya dengan AS.
Lihat juga Video: 4 Kapal Tangkap Ikan Ilegal Diamankan dalam Sepekan
Washington DC menolak apa yang disebutnya sebagai klaim wilayah yang melanggar hukum oleh Beijing di perairan yang kaya sumber daya alam itu.
Kapal-kapal perang AS berlayar melintasi perairan Laut China Selatan dengan frekuensi yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan melawan klaim-klaim China.
Pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris terbang ke Pulau Palawan yang ada di bagian barat Filipina dan terletak dekat Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Kunjungan itu dilakukan Harris saat melakukan kunjungan kenegaraan di Filipina.
Harris mengunjungi pulau dekat Laut China Selatan itu untuk memperkuat dukungan AS terhadap Filipina, sekutunya, dan menggarisbawahi kepentingan AS dalam kebebasan navigasi di perairan sengketa, di mana Washington DC berulang kali menegur China atas tindakannya yang berpotensi memicu perang di kawasan itu.
